Melampaui Sosial Demokrasi

“Reaktualisasi Sosial Demokrasi Relevansi dan Konteksnya di Indonesia Dewasa ini,” (di sini), sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Dua alasan saya: pertama, artikel itu secara terbuka menyoroti kelemahan akut yang dihadapi oleh kekuatan politik strategis dari beragam spektrum ideologinya saat ini; kedua, sebagai solusinya, penulis menawarkan Sosial Demokrasi, untuk mengatasi kelumpuhan ideologis dan politik gerakan selama ini.

Dengan mengemukakan dua hal itu, Priyono mengajak kita semua, untuk memikirkan ulang secara sungguh-sungguh proyek politik yang selama ini kita jalani. Ia menantang kita, untuk menguji kembali asumsi-asumsi dasar atau keyakinan-keyakinan kita terhadap apa yang selama ini kita imani. Jangan-jangan, kelumpuhan itu bukan hanya disebabkan oleh faktor sejarah, tapi juga akibat keengganan kita untuk mencari ide-ide baru, kerja-kerja kreatif politik yang kreatif, dengan target-target yang terukur. Sebab, sejatinya, politik bukanlah sebentuk iman, tapi sebuah dialektika aksi-refleksi dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah dan kian kompleks.

Konsekuensinya, perdebatan atau percakapan terbuka untuk merumuskan metode-metode yang baru, strategi-taktik yang baru, adalah sebuah keniscayaan. Tidak hanya di kalangan internal organisasi tetapi juga di tingkat gerakan progresif keseluruhan. Selain itu, perdebatan terbuka menjadi syarat penting karena implikasinya yang serius pada basis massa. Kita tak bisa lagi mengulang pembangunan gerakan yang minus perdebatan terbuka, atau perdebatan yang sebatas di lingkaran kecil organisasi, karena massa-lah yang paling terkena dampak buruknya. Dan ketika massa mengalami trauma politik progresif yang akut akibat kekeliruan para elite organisasi, hasilnya adalah begitu sulitnya membangun gerakan progresif berbasis massa seperti saat ini.

Tetapi, perdebatan terbuka untuk memutus lingkaran setan kelumpuhan gerakan progresif, tidak lagi dalam semangat menentukan siapa yang paling benar, yang kemudian berujung pada stigmatisasi atau pelabelan: Sosdem-lah, Trotskys-lah, Leninis-lah, Maois-lah, kulturalis-lah, posmodernis-lah, dsb. Perdebatan saat ini bertujuan untuk memperjelas posisi ideologis dan politik kita, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan-kemungkinan buat sesama gerakan progresif itu membangun persatuannya. Tujuannya adalah saling memahami posisi masing-masing, untuk selanjutnya menentukan pada titik mana kita bisa bekerjasama dan pada titik mana kita berpisah. Konsekuensinya, dalam semangat baru ini perdebatan tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang holistik, karena kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran absolut itu. Yang hendak dicapai dari perdebatan ini adalah kebenaran pada masing-masing tesis, pada masing-masing praktek politiknya.

Dalam semangat inilah, saya mau menanggapi artikel dari AE Priyono yang sangat menarik itu.

Kritik ideologis bukan politik

Ketika mempromosikan Sosial Demokrasi (Sosdem) sebagai solusi untuk memecah kelumpuhan gerakan saat ini. Priyono mengkontraskannya dengan kelompok Sosialisme Revolusioner, dengan tokoh-tokohnya seperti Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, dan Leon Trotsky. Menurut Priyono, kalangan ini bertolak dari pandangan, “transformasi menuju sosialisme akan terjadi begitu kapitalisme bangkrut akibat kontradiksi-kontradiksi internalnya sendiri. Tugas kaum Marxis karena itu adalah mengintensifkan krisis internal kapitalisme melalui pertentangan kelas dan revolusi sosial. Mereka tidak tertarik pada perjuangan demokratik, apalagi melalui demokrasi parlementer.”

Sementara kalangan Sosdem, dengan tokohnya “Eduard Bernstein menganggap bahwa perjuangan demokratik melalui mekanisme parlementer untuk merebut negara, merupakan suatu cara yang diperlukan untuk mentransformasikan kapitalisme menuju sosialisme. Pandangan Bernstein inilah yang membuat Adam Przeworski (1988) melihat gerakan sosial demokrasi sebagai “jalan parlementer menuju sosialisme.” Penekanan Bernstein adalah pada revisionisme demokratik dan sosialisme yang lebih evolusioner ketimbang revolusioner.”

Distingsi yang dikemukakan Priyono ini, menurut saya keliru. Penolakan kalangan Marxist ortodoks terhadap Bernsteinisme, sebenarnya tidak terletak pada “problem politik” tetapi pada “problem ideologinya.” Lenin, misalnya, tidak mengharamkan taktik parlementarian dalam perebutan kekuasaan negara. Bagi Lenin, soal-soal politik adalah soal strategi dan taktik, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi-kondisi obyektif. Atau ambillah slogan paling terkenal dari Rosa Luxemburg, “tidak ada sosialisme tanpa demokrasi.” Yang tidak bisa dikompromikan oleh kalangan Marxist Ortodoks (dari seluruh spektrum politiknya) terhadap Bernsteinisme, adalah problem ideologisnya, yakni watak kolaborasi kelas (buruh bermesraan dengan kapital), yang inheren dalam ideologi Sosdem ini.

Politik kolaborasi kelas, dasarnya adalah pada gagasan evolusioner Bernstein, yang mencomot teori ekonomi Marx, tapi membuang sisi perjuangan kelasnya. Seperti diketahui, Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan hancur akibat dua hal: pertama, kontradiksi internal yang secara inheren melekat pada sistem itu; dan kedua, adanya kelas pekerja yang terorganisir dan sadar politik yang terlibat dalam perjuangan kelas. Dengan membuang sisi perjuangan kelasnya, maka bagi Bernstein, tugas kelas buruh saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menanti saat ketika kapitalisme itu runtuh dengan sendirinya.

Yang dilupakan Bernstein, bahwa ketika kapitalisme berada dalam situasi krisis, tidak otomatis sistem itu akan runtuh. Selain itu, dalam keadaaan yang krisis jika gerakan rakyat pekerja tidak bisa memberikan solusi-solusi dan kepemimpinan politik yang tepat, bukan politik progresif yang menguat melainkan politik barbarisme. Inilah yang terjadi di Jerman, ketika Depresi 1930an, ketidakmampuan gerakan buruh untuk merespon krisis tersebut pada akhirnya melahirkan fasisme.

Tetapi, pasca PD II, di tengah-tengah booming ekonomi pasca perang, politik kolaborasi kelas ini menemukan momentumnya. Hasilnya, bukannya meruntuhkan kapitalisme, kalangan Sosdem malah memperkuat sistem ini dengan cara yang lain dari kelompok penganut pasar bebas. Gontok-gontokkan antara kalangan Sosdem dan Marxis Ortodoks pun semakin kencang, tidak hanya secara teoritik tapi lebih-lebih secara politik. Hampir semua rejim Sosdem, terseret pada politik luar negeri AS, dalam kontestasi Perang Dingin: menjatuhkan pemerintahan progresif di Dunia Ketiga serta menghancurkan gerakan rakyat pekerja. Di lain pihak, Stalinisme secara total menjemuruskan Marxism ke dalam kubangan lumpur yang busuk, akibat bangkai tubuh manusia yang dianggapnya sebagai musuh.

Problem lain dari distingsi Priyono adalah kecenderungannya membonsai momen-momen penting dalam sejarah gerakan revolusioner. Mungkin karena terlalu fokus pada pembedaan antara metode revolusi dan revisionis, Priyono tidak awas melihat eksperimen-eksperiman politik kalangan Marxist ortodoks yang mengambil “jalan parlemen menuju sosialisme.” Paling terkenal tentu saja adalah Chile di bawah Salvador Allende, yang bukan seorang Sosdem, atau yang terbaru adalah Hugo Chavez, yang juga bukan Sosdem. Atau, ambil contoh yang terjadi di Kuba, yang mengambilalih kekuasaan negara melalui taktik gerilya bersenjata yang dikombinasikan dengan perjuangan massa perkotaan, dalam perjalanannya kemudian menerapkan sosialisme berbasis demokrasi langsung. Atau juga Sandinista di Nicaragua, yang menang melalui perjuangan bersenjata, tapi kemudian menerapkan sistem demokrasi liberal yang dikombinasikan dengan partisipasi popular. Atau bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sangat parlementarian.

Makna baru revolusi

Dengan demikian, kita mesti memaknai kembali arti revolusi. Menghadap-hadapkan secara diametral makna revolusi dan demokrasi, sudah ketinggalan jaman. Pengertian klasik bahwa revolusi itu selalu mesti memanggul senapan dan berdarah-darah, adalah pengertiannya kaum anti politik progresif. Karena terbukti, kalangan Marxists yang mengusung slogan revolusi, tidak mengharamkan metode parlementarian. Dan sebaliknya, mereka yang mengusung jargon demokrasi tak kurang berdarah tangannya dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Dengan demikian, kita mesti meremajakan kembali arti revolusi. Karl Marx mengatakan, revolusi adalah sebuah tindakan untuk menghapuskan sistem produksi kapitalis dan menggantinya dengan sistem yang lain, yang ia sebut sosialisme. Sebuah pergerakan yang tidak bertujuan mengubah sistem produksi kapitalis, tidak memenuhi kategori Marx ini: reformis, konservatif, atau reaksioner.

Nah untuk mengubah sistem itu, ada berbagai jalan: melalui perjuangan ekstra-parlementer atau parlementer, melalui perjuangan bersenjata atau melalui pemilihan umum. Semua jalan ini adalah mungkin, dengan satu syarat utama: melibatkan partisipasi aktif massa rakyat pekerja secara luas. Karena, kembali mengutip Marx, “kemenangan kelas pekerja harus merupakan karya mereka sendiri.” Maka aksi kudeta atau aksi terorisme, yang merupakan aksi sekelompok kecil elite atau individu, tidak bisa dikategorikan sebagai politik progresif apalagi revolusioner.

Dengan definisi ini, maka politik revolusioner tidak diukur berdasarkan pada jargon atau label: aku Sosdem dan kalian Ortodoks, aku demokratis dan kalian tidak demokratis, aku ikut pemilu dan kalian anti pemilu. Ukuran politik progresif adalah: (1) tujuannya untuk mengubah sistem produksi kapitalis; dan (2) massa rakyat pekerja terlibat dalam setiap aksi politik yang menentukan masa depan mereka.

Catatan untuk AE Priyono

Coen Husain Pontoh

Arsitek Di Belakang Kemenangan Kubu Neoliberal

PADA tanggal 9 Juli lalu, capres SBY sudah menyampaikan pidato kemenangan di hadapan seluruh media massa. Padahal, seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pejabat resmi untuk urusan ini, belum juga merampungkan tugasnya; melakukan penghitungan, rekapitulasi, dan finalisasi. Tanpa merasa berdosa, SBY-Budiono lupa bahwa mereka memenangkan pemilu tanpa demokrasi sedikitpun.

Pada pemilu legislatif lalu, begitu banyak orang yang tercengang ketika Partai demokrat berhasil menaikkan perolehan suaranya tiga kali lipat atau 300%, sesuatu yang sangat sulit terjadi bila ada kompetisi politik yang demokratis. Dan sekarang ini, kemenangan SBY-Budiono, yang oleh semua lembaga survey ditaksir sekitar 60%, juga merupakan hal yang aneh, karena tidak disertai sebuah rasionalisasi ilmiah dari pemikiran politik manapun.

Baiklah, dalam artikel ini, saya mencoba mengangkat sejumlah arsitek yang bekerja di belakang layar, yang punya kontribusi besar kepada kemenangan SBY-Budiono. Mungkin, dalam beberapa hal, kelompok-kelompok inilah yang menjadi “invisible hand”nya SBY-Budiono untuk memenangkan pilpres.

Korporasi global dan Institusi Keuangan Internasional

Sejak memerintah, SBY merupakan presiden yang begitu bersahabat dengan kebijakan neoliberal. Mungkin, hal itu pula yang menyebabkan dirinya menjadi “the God Boy,” bagi perusahaan raksasa dunia dan institusi keuangan internasional. The Times of India pernah mencatat, SBY adalah presiden yang dianggap paling ramah terhadap investasi asing.

Meski belum memegang bukti “otentik,” tapi kuat dugaan bahwa mereka inilah yang menjadi kekuatan terbesar di belakang SBY, terutama dalam hal financial. Seperti diketahui, SBY-Budiono tercatat sebagai capres paling miskin, tapi tercatat memiliki dana kampanye paling besar, yaitu Rp. 20 milyar. Kita pun akhirnya mengetahui, iklan kampanye SBY tersebar dimana-mana; TV, surat kabar, billboard, hingga alat peraga yang menyesaki setiap sudut negeri ini.

Selain itu, beberapa investor asing sangat memuji rencana presiden SBY untuk membersihkan nepotisme dan kronisme. Menurut SBY, pemerintahannya yang lalu masih diwarnai konflik kepentingan di antara para anggota kabinet dan pejabat negara yang terlibat bisnis. Untuk itu, SBY berjanji jika dia terpilih kembali, dia akan menyingkirkan kelompok kepentingan itu, dan menggantikannya dengan teknokrat.

Bagi investor asing, Indonesia masih merupakan surga “terbesar” bagi pengembangbiakkan modal mereka. Selain jumlah tenaga kerja yang besar dan berupah murah, Indonesia juga punya sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan birokrasi yang penurut (baca, inlander). Tidak heran, meskipun investasi asing sempat merosot dalam beberapa tahun terakhir, tapi akan segera meningkat pada pertengahan 2009 ini, sekitar US$ 5,39 juta. Bukan itu saja, pada tahun ini juga, dua raksasa industri dunia, yakni Volkswagen AG dan British American Tobacco PLC, sudah mengumumkan rencana investasi baru di negeri ini, segera setelah Yudhoyono kembali terpilih.

Selanjutnya, pujian juga datang dari institusi keuangan dunia. Selain IMF dan Bank Dunia yang memuji-muji sikap bersahabat SBY dan administrasinya—khususnya menteri keuangan, Sri Mulyani—dalam memperlakukan pasar financial, pujian juga datang dari sejumlah perusahaan financial dan lembaga investasi, seperti Goldman Sachs. Bahkan, sehari sebelum pemilihan, Goldman Sachs telah menaikkan peringkat Indonesia dalam hal iklim investasi, sebuah sinyal persahabatan, tentunya. Selain itu, Moody investor service juga segera menaikkan peringkat Indonesia dari “stabil” menjadi “baik”.

Dan bagi pemerintah AS, kemenangan SBY dapat diilustrasikan sebagai kemenangan seorang gubernur mereka di pemilu lokal. Dalam segala aspek, politik luar negeri Indonesia di bawah Yudhoyono selalu mensupport kepentingan AS, bahkan dalam forum-forum internasional yang berhadapan dengan dunia ketiga. Tidak heran, pada april yang lalu, Hillary Clinton menyampaikan pujian kepada SBY. Menurut Hillary, pemerintahan SBY merupakan sekutu terpenting AS dalam “perang melawan terorisme”.

Lembaga Pelaksana Pemilu dan Aparatus Pemerintahan

Dalam pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadi pihak tersendera mengenai kecurangan pemilu. Pada saat itu, KPU dianggap bermasalah karena beberapa hal; tidak mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksaan pemilu yang semrawut, dan KPU yang kurang independen (netral).

Bagi sejumlah pihak, kecurangan terbesar berpangkal kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain persoalan pengabaian dan penghapusan hak politik rakyat, DPT telah menjadi dasar dari berbagai modus operandi kecurangan, seperti penggelembungan suara, manipulasi, dan sebagainya.

Dalam pilpres ini, KPU dengan “sengaja” tidak mempersiapkan DPT dengan baik. Padahal, untuk menjalankan pemutakhiran data, KPU diberi uang operasional oleh negara sebesar Rp. 3 trilyun. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya 1999 dan 2004, rumah-rumah penduduk masih ditempeli “sticker” bergambar KPU dan nomor pemilih, sementara pada pilpres ini, hal itu tidak terjadi sama sekali.

Selain dicerca soal DPT, KPU juga dinilai bersikap tidak netral (baca, independen). Beberapa hari menjelang pilpres, KPU mengeluarkan spanduk sosialisasi yang menganjurkan contreng nomer dua. Selain itu, KPU juga mengeluarkan spanduk sosialisasi yang mendukung pilpres satu putaran. Ini merupakan bukti nyata.

Selain itu, berdasarkan SMS yang beredar luas (yang katanya dikirimkan oleh George Aditjondro) bahwa tim sukses SBY-Budiono (Fox Indonesia) sudah menguasai bagian programmer dan data entry KPU.

Di pihak lain, keterlibatan apparatus negara seperti TNI, POLRI, dan BIN juga sangat nyata pada pilpres ini. Pada beberapa hari yang lalu, menjelang pilpres, polisi berkali-kali merepresi aksi-aksi anti neoliberalisme, terutama jika bertepatan dengan kampanye SBY-Budiono. Selain itu, di Balikpapan, Polisi juga membubarkan kampanye Mega-prabowo karena bertepatan dengan kedatangan SBY. Padahal, jika mengacu pada jadwal resmi, hari itu memang merupakan jadwal kampanye tim Mega-pro.

Selain itu, meskipun analis politik seringkali mengulang-ulang bahwa kemenangan SBY adalah karena politik pencitraan, maka itupun tidak bisa disebut sebagai penyebab tunggal. Menurut saya, kemenangan ini ditopang oleh sebuah teknik penguasaan territorial yang mantap, dan Partai demokrat dan PKS belum bisa melakukan hal ini. Partai demokrat tidak punya struktur mengakar hingga ke teritori dan menancap kebawah, sementara PKS baru berpusat di perkotaan. Dalam sejarah Indonesia, militer lah salah satu kekuatan politik yang mempunyai penguasaan territorial hingga ke RT dan RW. Jadi, kuat dugaan bahwa ada keterlibatan apparatus negara, khususnya TNI/Polri, dalam menyumbang kemenangan bagi kubu neoliberal, SBY-Budiono.

Lembaga Survey

Kemenangan SBY-Budiono juga tidak lepas dari kerja-keras dari berbagai lembaga survey. Seperti diketahui, lembaga survey berhasil menjaga opini publik mengenai popularitas SBY-Budiono. Caranya, lembaga survey terus menerus memasang survey mengenai popularitas kubu neolib ini “tertinggi” di banding pesaingnya.

Dalam sebuah diskusi, Dr. Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah mengatakan, pihaknya meragukan akurasi dan validitas hasil survey-survey di Indonesia. Ia mengatakan, lembaga survey di Indonesia tidak pernah melakukan “random spot check” di lapangan setelah survei dilakukan untuk memastikan apakah pengambilan data betul-betul dilakukan di lapangan. Selain itu, menurutnya, lembaga survey di Indonesia tidak pernah netral dan independen, karena “kantong” mereka bergantung dari dana para kliennya.

Sebelumnya, Lembaga Survey Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani mengaku bahwa keseluruhan surveinya mengenai elektabilitas capres-cawapres Pilpres 2009 dibiayai oleh Fox Indonesia. Sedangkan diketahui Fox Indonesia merupakan konsultan kampanye SBY-Boediono. Ini hanya satu contoh.

Sama halnya dengan pooling, yang ditayangkan pada saat debat capres dan cawapres, sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara dari SMS yang sebenarnya. Jadi, jangan pernah berharap bahwa perolehan suara melalaui SMS itu merupakan hasil SMS dari para pemirsa. Semuanya itu telah diatur, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di belakang layar. Pada sebuah email di milis KAHMI diketahui, bagaimana pihak penyelenggara pooling (Media dan provider) bisa mengontrol SMS yang masuk, dan mengarahkannya untuk memenangkan capres tertentu. Untuk diketahui, seperti dituliskan di email itu, SBY-Budiono memenangkan pooling SMS dengan membayar sebuah perusahaan content provider dan menyiapkan sedikitnya 50 modem, dimana 1 modem berisi 5 -10 juta pulsa.

Hanya sehari setelah pemilu, lembaga survey sudah melangsir sebuah hasil akhir dari sebuah pemilu, yang diperoleh dari metode penghitungan cepat (Quick count). Meskipun hasil quick count berbeda tipis dengan hasil perhitungan manual KPU, seperti pada pemilu legislatif lalu, tapi itu bukan jaminan bahwa angka-angka yang disajikan benar adanya. Sebagai misal, pada tahun 2004, ketika syarat suara partai untuk pengajuan capres adalah 7%, maka suara partai demokrat pun benar-benar berkisar 7 %. Dan sekarang ini, ketika syarat pengajuan capres adalah 20%, maka perolehan suara partai demokrat pun melebihi 20%. Dan sekarang ini, ketika kubu SBY memaksakan pilpres satu putaran, maka hasil quick count pun bertengger di sekitar 60%. Apakah ini kebetulan atau rekayasa? Hanya tuhan dan kubu SBY yang tahu.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil quick count ini; pertama, hasil quick count berupaya mengkondisikan kemenangan SBY dalam persepsi masyarakat. Jadi, misalnya, kalaupun terjadi manipulasi perolehan suara dalam penghitungan KPU, rakyat sudah punya pegangan bahwa SBY adalah pemenang, dan mereka tidak akan terbawa “provokasi” pihak oposisi atau pesaing SBY. Kedua, hasil “quick count” yang sebagian besar mengunggulkan SBY-Budiono, akan memperkecil ruang bagi munculnya gerakan protes terhadap pelaksanaan pilpres. Dengan berpegang pada hasil survey, kubu SBY-Budiono sangat mudah menggirim persepsi publik bahwa mereka yang memprotes kecurangan pemilu hanyalah barisan “sakit hati”.

Keberpihakan Media

Media memberikan kontribusi penting kepada kemenangan SBY-Budiono, bukan hanya pada detik-detik terakhir menjelang pilpres, tapi sudah berlangsung lama saat media selalu memposisikan baik pemerintahan SBY. Sebagai misal, ketika pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan kurang populer, dan mengundang gerakan protes dimana-mana, media turun tangan mengatasi persoalan dengan memanipulasi keadaan dan mendiskreditkan oposisi dan gerakan protes.

Memang, menjelang detik-detik terakhir pilpres dan beberapa hari setelah pilpres, media memperlihatkan dukungan nyata terhadap kubu neoliberal, SBY-Budiono. Pada masa kampanye lalu, beberapa TV swasta nasional menolak iklan kampanye Mega-Prabowo yang tajam mengeritik kebijakan neoliberal pemerintah berkuasa, padahal iklan ini sudah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

Pada kenyataannya, beberapa TV swasta nasional tersebut menyiarkan pidato SBY yang berisikan kampanye politik, dengan durasi yang cukup panjang. Mungkin itu beberapa pihak menyebut ini sebagai bentuk “kecolongan”, tapi kok kejadian seperti ini terjadi berulang kali.

Paska pilpres, dimana KPU belum mengumumkan sang pemenang, media secara bersahut-sahutan telah menobatkan SBY-Budiono sebagai pemenang pilpres, hanya dengan berpegang kepada hasil quick count. Selain itu, media tidak jarang melempar sinisme dan pandangan negatif terhadap protes-protes pesaing SBY mengenai kecurangan pemilu. bahkan, jika anda menyaksikan beberapa tayangan TV swasta nasional (khususnya TV one dan Metro TV), dan terkadang dengan nada mengejek, mereka menganjurkan kepada pihak yang kalah agar legowo untuk mengakui kekalahan dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Dalam beberapa kejadian terakhir ini, saya mencatat beberapa hal;

Pertama, media telah berpihak kepada kaum elit dan pebisnis besar. Dalam pro-kontra neolib, misalnya, media terlihat jelas mendiskreditkan kelompok anti-neoliberal sebagai pendukung kubu kandidat tertentu. Selain itu, media juga tidak jarang menghakimi “program-program kerakyatan” yang diajukan kandidat di luar SBY-Budiono, sebagai sekedar janji politik belaka. Padahal, seharusnya memberikan tempat kepada kandidat dan rakyat untuk memperdebatkan program tersebut, mengikat kontrak politik, hingga mengontrol janji-janji ini.

Harian Rakyat Merdeka, misalnya, pada edisi 28 juni 2008, memberitakan kampanye Mega-pro di gelora Bung karno, kemudian ditambahkan sebuah berita photo yang kurang baik, dimana Mega dan prabowo kelihatan sedikit miring ke depan (baca, terdorong ke depan) karena mobil bus direm, sepertinya. Sementara itu, pada sisi bagian bawah, terdapat berita gambar Budiono sedang meminta air putih, yang mengesankan Budiono sebagai orang sangat sederhana. Dalam hal pemberitaan pun demikian, sering sekali saya menemukan nada sinis terhadap program capres di luar SBY-Budiono, terutama program yang anti neoliberal dan program yang berbau kemandirian bangsa. Sebaliknya, mereka sering mengulas soal kesederhanaan hidup pribadi SBY dan Budiono.

Kedua, dalam beberapa hal, media aktif mendepolitisasi kehidupan politik rakyat, dengan melemparkan sinisme dan antipati terhadap hal-hal yang berbau politik. Di kolom-kolom media cetak, kita tidak akan kesulitan menemukan pujian yang berlebihan terhadap angka golput yang besar, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap para politisi dan partai politik.

Sebetulnya, beberapa faktor lain juga terindikasi menguntungkan atau memberi kontribusi kepada kemenangan SBY, seperti LSM/NGO. Dalam beberapa kasus, sebagian LSM terang-terangan mendukung SBY, khususnya LSM pemerintah seperti LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Tapi, pada sudut yang lain, beberapa LSM sebetulnya tidak menyampaikan dukungan apapun kepada SBY, tetapi memberikan keuntungan kepada pada kubu neoliberal ini pada penggunaan dan kampanye isu spesifik, khususnya korupsi dan HAM.

Dalam isu korupsi, SBY-Budiono punya komitmen kuat untuk menghabisi korupsi. Tapi, di sini, tekanan pemberantasan korupsi ala SBY bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi investasi, untuk menyenangkan investor. Sebaliknya, rakyat berharap agar pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya bisa menyelamatkan keuangan negara, sehingga dapat dipergunakan membiayai kesejahteraan rakyat. Hanya saja, dalam putaran kampanye pemilu, isu ini dapat dicolong kubu SBY-Budiono untuk mendukung kampanye pemerintahan bersihnya.

Sementara pada isu HAM, seperti yang kita perhatikan, tekanan utamanya hanya berputar-putar pada pelanggaran HAM di kurun waktu 1996-1998, tidak menyeluruh, dan kurang menyebut andil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, perspektif HAM yang diungkapkan sangat sempit, dan tidak menjangkau pada persoalan-persoalan hak ekonomi-sosial-budaya (ekosob). Akhirnya, kejadian-kejadian atau penindasan ekonomi dibawah neoliberal, seperti pembakaran 700 rumah dan penembakan petani Suluk Bongkal, penggusuran PKL dan pemukiman kumuh, serta kejahatan ekonomi lainnya, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pelanggaran HAM oleh pemerintahan neoliberal, SBY-Budiono.***


Rudi Hartono, peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola jurnal Arah Kiri, dan Berdikari Online.