Propaganda, Kuasa, Dan Pengetahuan

Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, Suatu Penelusuran Awal

Pengantar

PERKEMBANGAN ilmu komunikasi di Indonesia dan berbagai kegiatan penerapannya sangat berkembang dalam satu dasawarsa terakhir ini. Ada beberapa indikasi yang bisa ditunjuk untuk melihat perkembangan tersebut. Pertama, adalah makin banyaknya dibuka program-program pendidikan komunikasi (terutama dalam ilmu terapannya) yang diselenggarakan baik oleh perguruan tinggi (mulai dari program sarjana, diploma, hingga kelas extention) ataupun kelembagaan pendidikan non perguruan tinggi lain (ada berbagai pendidikan non degree yang menawarkan program-program komunikasi terapan ini).

Kedua, hasil lebih lanjut dari berbagai program ini adalah tentu saja, semakin banyak lulusan-lulusan berbagai program tadi yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi. Ketiga, hampir seluruh instansi pemerintah, perusahaan bisnis dan berbagai kelembagaan lain yang berurusan dengan publik, pastilah memiliki suatu departemen yang diberi nama Hubungan Masyarakat (Humas) / Public Relations, ataupun kelembagaan konsultan Humas. Keempat, salah satu hasil lain dari program terapan ilmu komunikasi adalah bidang periklanan atau advertising yang juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade belakangan ini.

Tak ada yang salah dengan fenomena yang telah disebutkan di atas, karena bagaimanapun juga perkembangan yang terjadi di Indonesia juga merupakan hal yang istimewa jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain, terutama negara yang sudah termasuk dalam sebutan negara Industri (ataukah negara industri advanced ataupun negara industri baru), apalagi dengan kemajuan teknologi informasi telah membuat berbagai rangkaian hubungan antar manusia atau lembaga kini menjadi makin kompleks, sehingga ada kebutuhan untuk sebagian pihak untuk mengadakan suatu kelembagaan khusus yang berurusan dengan masalah komunikasi – terutama – dengan pihak luar.

Yang hendak ditulis di sini adalah suatu kritik atas pemahaman ataupun perkembangan ilmu dominan yang terjadi dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, yang sebenarnya merupakan bagian dari kritik lebih luas terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia, yang menunjukkan kemandegan atas cara berpikir yang telah diterapkan sekian lama, lewat suatu cara yang spesifik dalam pelanggengan suatu mazhab tertentu yang diyakini untuk diajarkan, dan diterapkan, tanpa ada suatu dimensi kritik epistemology atas perkembangan ilmu itu sendiri.

Tesis utama yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama diajarkan oleh universitas-universitas dominan di Indonesia, lebih membela suatu paradigma tunggal, atau katakanlah lebih membela paradigma yang lebih pragmatis, cenderung positivistik, mengabaikan konteks perkembangan ilmu dalam wilayah dimana ia berkembang, serta tak pernah mempertanyakan keabsahan asumsi-asumsi yang terletak di balik penggunaan paradigma dominan dalam perkembangan pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.

Dengan menyebut ‘paradigma tunggal’, posisi binner adalah paradigma plural, dimana ada berbagai mazhab lain yang dikenal dalam ilmu komunikasi atau ilmu lain yang kini sering berinteraksi secara metodologis dengan ilmu-ilmu komunikasi. Dengan membela posisi paradigma yang plural, maka tulisan ini pun hendak membela suatu pendekatan interaksi antar bidang ilmu yang untuk sebagian pihak masih dianggap suatu tabu.¹

Tulisan ini barulah sekedar tulisan awal untuk melacak akar-akar perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama sangat berorientasi pada perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, terutama dalam kacamata paradigma positivistik, berakar pada mashab Chicago School, dan juga dengan pendekatan yang sangat pragmatis, dengan asumsi-asumsi yang sudah diterima begitu saja dan cenderung menggunakan statistik untuk peneguhan tesis yang sudah dipegang awalnya. Dari sini, secara tidak langsung, hendak mencoba menjawab mengapa terjadi kemandekan dalam perkembangan ilmu komunikasi, sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial lainnya di Indonesia.

Tulisan ini juga hendak melacak bagaimana ilmu komunikasi di Amerika sendiri berkembang menjadi suatu disiplin yang lebih mapan terutama pada tahun 1950-an atau dekade awal setelah selesainya perang dunia II. Hal tentang perang dunia II, di sini disinggung karena ini terutama berkait dengan fakta bahwa sejumlah ahli ilmu komunikasi Amerika – yang teorinya dipergunakan oleh para mahasiswa dan sarjana ilmu komunikasi tanpa daya kritis, dan dianggap sebagai the founding fathers of communication science - punya andil besar dalam penerapan dan pengembangan metode-metode ilmu komunikasi untuk membela kepentingan Amerika dalam perang yang terjadi sejak masa perang dunia II hingga masa perang dingin tahun 1960-an. ²

Dari pelacakan sejarah awal di Amerika, diharapkan tulisan ini bisa memberikan sedikit gambaran, bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia tak bisa juga dilepaskan dari perkembangan kepentingan ekonomi dan politik Amerika terhadap negara dunia ketiga, seperti Indonesia – terutama yang jaman Sukarno dikenal dengan nasionalisme dunia ketiga dengan mendirikan gerakan non blok dengan negara-negara Asia dan Afrika – dan perkembangan posisi ilmu komunikasi di Indonesia saat ini tak juga bisa dilepaskan dari perkembangan pendekatan developmentalis yang dianut para penyusun kebijakan sosial pada masa awal orde baru, terutama dengan menggandeng ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi dalam kekuasaan birokrasi negara.

Tulisan ini hendak dimulai dengan pelacakan perkembangan ilmu komunikasi di Amerika – yang dibedakan dengan perkembangan ilmu komunikasi di Eropa Barat³
dan juga perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Latin ataupun India yang memiliki ciri perkembangan khas – terutama dengan bertumpu pada pengembangan metode propaganda sebagai hasil penting dari dua perang dunia (1914-1918 dan 1939-1945) dengan dua tokoh utama Harold Lasswell dan Walter Lippman. Kemudian tulisan ini berlanjut pada perkembangan metode perang psikologis (psychological warfare) yang digunakan para ahli komunikasi Amerika yang bekerja pada 6 kelembagaan perang Amerika untuk membela kepentingan ekonomi dan politik Amerika.⁴

Kemudian setelah itu tulisan ini menyoroti sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia dengan terutama menyoroti bagaimana dekatnya hubungan para sarjana ilmu komunikasi di Indonesia dengan ilmu komunikasi asal Amerika,⁵
serta menunjuk pada luasnya pengaruh ‘mazhab Amerika’ ini dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.⁶ Di bagian akhir tulisan ini, akan sedikit dipaparkan bagaimana propaganda dilakukan di Indonesia oleh kelompok yang menginginkan kejatuhan Sukarno pada tahun 1965/66, dengan menjalankan proyek kudeta sembari melempar berbagai tudingan ke pihak-pihak lain. Bagian ini hendak menunjuk pada penerapan metode propaganda terutama dari kepentingan ilmu komunikasi Amerika dalam proses transisi politik tahun 1965/66 tersebut.⁷

Membuka Selubung Ideologis: Sumbangan Christopher Simpson dalam memahami konteks perkembangan studi komunikasi di Amerika

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh terhadap Lasswell, Lippman dan model teori Propaganda, ada baiknya sedikit mengulas suatu buku yang sangat relevan dalam topik bahasan ini, yaitu buku yang ditulis oleh Christopher Simpson, yang berjudul Science of Coercion: Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960 (Oxford University Press, 1994).

Buku ini membedah secara tajam bagaimana keterkaitan para ahli ilmu komunikasi di Amerika (termasuk di dalamnya sejumlah anggota peneliti dari Institut fur Sozialforschung, seperti Herbert Marcuse⁸ dan Leo Lowental yang bermigrasi ke Amerika ketika para sarjana ‘critical school’ ini terpaksa pergi dari Jerman ketika mulai dalam kekuasaan Hitler) dengan penggunaan perang psikologis yang dikembangkan mereka pada masa antara tahun 1945 dan 1960, dan kalangan militer Amerika yang memiliki kepentingan besar dalam perkembangan metode atau paradigma tertentu dalam studi komunikasi dan mereka ini juga yang punya kuasa untuk menentukan ‘apakah studi komunikasi’ itu, tentunya dengan paradigma yang mereka anggap ‘objektif,’ mencari ‘kebenaran ilmiah.’ Pengembangan pendekatan ini pun didukung dengan besarnya bantuan dana yang diberikan untuk proyek-proyek penelitian yang berkait dengan soal ini.

Perang psikologis di sini diartikan sebagai “serangkaian strategi dan taktik yang didisain untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan militer dari organisasi yang membiayainya lewat eksploitasi atribut-atribut sosial dan psikologis, serta sistem komunikasi masyarakat yang dibidik.” Atau dengan kata lain, perang psikologis juga bisa diartikan sebagai “aplikasi pendekatan komunikasi massa dalam konflik-konflik social, dimana ia memfokuskan pada penggabungan antara penggunaan kekerasan atau bentuk komunikasi konvensional lain untuk mencapai kepentingan politik dan militer” ⁹

Untuk kalangan militer Amerika, ‘komunikasi’ dimengerti tidak lebih dari suatu bentuk transmisi pesan dimana pesannya bisa berupa apa saja untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan membela kepentingan militer.¹⁰ Tidak cuma itu, agen-agen keamanan Amerika juga melihat propaganda dan perang psikologis sebagai “alat untuk memperluas pengaruh pemerintah Amerika di wilayah-wilayah lain yang kemudian bisa dikuasai oleh tentara-tentara Amerika, dengan biaya yang murah.”¹¹ Sebagai suatu contoh dikemukakan bahwa radio CIA di negara-negara Eropa Timur telah menjadi “sarana yang paling murah, aman, dan efektif bagi kepentingan politik luar negeri Amerika”.

Dan menurut Simpson, perkembangan metode perang psikologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika saat itu harus dilihat dalam kaitannya dengan konteks politik dan ekonomi antara tahun 1940 hingga 1950-an, dimana tujuan utama dari operasi perang psikologis tersebut adalah “untuk membuat frustasi ambisi dari negara-negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam, yang memiliki gerakan massa yang radikal, serta memiliki problem-problem besar seperti masalah kemiskinan, ketergantungan, dan korupsi yang hebat.”¹²

Dari sisi keuangan, hal ini juga menjadi jelas, bahwa antara tahun 1945 hingga 1960, badan-badan seperti Departemen Pertahanan Amerika, kemudian US Information Agency, dan CIA memberikan banyak dana untuk proyek-proyek penelitian komunikasi. Pada tahun 1950-an saja diumumkan, budget untuk penelitian tersebut mencapai $ 1 milyar per tahun, dan di antara dana itu antara $ 7 hingga $ 13 juta disisihkan untuk universitas, untuk kelompok-kelompok think thank, khususnya untuk bidang-bidang: komunikasi yang erat kaitannya dengan psikologi sosial, studi-studi efek komunikasi, studi antropologi dari system komunikasi negara-negara luar, studi tentang pemirsa (audience) di negara-negara luar, dan juga survey-survey opini publik di negara luar.¹³ Bidang ini semua adalah bidang-bidang yang kini mendominasi pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia dan hampir semua berasal dari latar belakang kondisi perang tersebut.

Sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, ilmu komunikasi memang punya peran penting dalam kebijakan politik luar negeri Amerika. Seperti dikemukakan oleh salah satu tokoh penting dalam ilmu komunikasi Amerika, Ithiel de Sola Pool, “partisipasi aktif dari para sarjana sosial dalam politik luar negeri Amerika adalah karena mereka adalah birokrat-birokrat atau elite penentu kebijakan di masa mendatang, dan satu-satunya harapan untuk pemerintahan yang humanis (humane government) di masa mendatang adalah dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial secara meluas oleh pemerintah.”¹⁴

Dengan membaca buku ini maka terbukalah tabir gelap yang selama ini banyak dilupakan banyak sarjana komunikasi di Indonesia, yaitu membuka selubung hubungan antara pengetahuan dan kuasa, atau membuka selubung asumsi-asumsi berbagai pendekatan ilmu komunikasi yang diajarkan di Indonesia, tanpa memeriksa bagaimana konteks kehadiran dan perkembangan ilmu tersebut secara kritis. ¹⁵ Ilmu dan metode komunikasi asal Amerika yang berkembang di Indonesia diterima begitu saja (taken for granted) dan dibayangkan bisa diterapkan dalam konteks di Indonesia sebagaimana hal itu bisa diterapkan di Amerika. ¹⁶

Buku ini disusun terutama dengan menggunakan bahan dasar dari dokumen-dokumen yang telah di-declassified untuk menggali bagaimana hubungan antara para ahli ilmu komunikasi Amerika dan kepentingan militer pada saat itu. Suatu catatan kecil di sini misalnya bahwa proyek-proyek penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Schramm masih ada dalam kategori classified, dan yang agak mengherankan di sini adalah keterlibatan Wilbur Schramm dalam berbagai proyek rahasia militer ini tak pernah disebut – paling tidak dalam catatan kaki – pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, walaupun dalam terjemahan profil Schramm di jurnal ISKI pernah disebutkan secara sepintas bahwa Schramm punya keterkaitan dengan CIA dan kelembagaan militer Amerika lainnya. ¹⁷

Lasswell, Lippman & Teori Propaganda: Cikal bakal studi komunikasi di Amerika

Diktum Lasswell akan selalu diingat oleh mereka yang pernah sedikit belajar ilmu politik atau ilmu komunikasi – karena sesungguhnya Harold Lasswell adalah ilmuwan politik-; “Who says what, to whom, to which channel and with what effect.” Inilah diktum yang akan selalu diingat sebagai suatu model teori komunikasi yang linier, yang ia temukan dari hasil pengamatan dan praktek yang ia lakukan sepanjang masa perang dunia pertama dan kedua.

Pada tahun 1926, Harold Lasswell menulis disertasinya yang berjudul “Propaganda Technique in the World War,” yang menyebutkan sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi simbol yang diambil dari teknis propaganda yang dilakukan oleh Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika.

Sebenarnya kata propaganda sendiri merupakan istilah yang netral. Kata yang berasal dari bahasa Latin “to sow” yang secara etimologi berarti: “menyebarluaskan atau mengusulkan suatu ide” (to disseminate or propagate an idea). Namun dalam perkembangannya, kata ini berubah dan mengandung konotasi negatif yaitu pesan propaganda dianggap tidak jujur, manipulatif, dan juga mencuci otak.¹⁸ Pada perkembangan awal ilmu komunikasi, propaganda menjadi topik yang paling penting dibahas pada masa itu, namun anehnya, setelah tahun 1940-an, analisis propaganda ini menghilang dari khasanah ilmu-ilmu sosial di Amerika. Sebagai penggantinya muncullah istilah seperti komunikasi massa (mass communication) atau penelitian komunikasi (communication research), menggantikan istilah propaganda atau opini publik untuk menjelaskan pekerjaan peneliti komunikasi. ¹⁹

Lasswell sendiri memberikan definisi atas propaganda sebagai “manajemen dari tingkah laku kolektif dengan cara memanipulasi sejumlah simbol signifikan”. Untuknya definisi ini tidak mengandung nilai baik atau buruk, dan penilaiannya sangat bergantung pada sudut pandang orang yang menggunakannya. Sementara itu ahli lain (Petty & Cacioppo, 1981) menyebut propaganda sebagai usaha “untuk mengubah pandangan orang lain sesuai yang diinginkan seseorang atau juga dengan merusak pandangan yang bertentangan dengannya.” Dalam pengertian ilmu komunikasi, baik propaganda maupun persuasi adalah kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan tertentu (intentional communication), dimana si sumber menghendaki ada perilaku yang berubah dari orang lain untuk kepentingan si sumber tapi, belum tentu menguntungkan kepada orang yang dipengaruhi tersebut. Jadi propaganda lebih menunjuk pada kegiatan komunikasi yang satu arah, sementara persuasi lebih merupakan kegiatan komunikasi interpersonal (antar individu), dan untuk itu mengandalkan adanya tatap muka berhadap-hadapan secara langsung. Dengan demikian sebenarnya propaganda adalah persuasi yang dilakukan secara massal.²⁰

Lasswell juga terlibat dalam proyek perang dunia II, dengan melakukan analisa isi terhadap pesan-pesan propaganda yang dilakukan oleh pihak sekutu. Dengan analisa tersebut, Lasswell bermaksud meningkatkan kemampuan dan metodologi propaganda yang dilakukan pada masa itu. Dengan kata lain, Lasswell tak cuma menganalisa propaganda tapi ia juga menciptakan propaganda lain, menghasilkan para murid yang ahli propaganda untuk membantu pemerintah Amerika dalam mengembangkan propaganda dan program intelejen dari pemerintah.²¹

Sementara itu, tokoh lain yang mengembangkan metode propaganda adalah Walter Lippman, yang juga membuat fondasi awal teori propaganda dari bukunya yang kemudian menjadi buku teks book berbagai universitas beberapa dekade kemudian, Public Opinion (1922) dan The Phantom Public (1925).²² Lippman menulis kedua bukunya berdasarkan pengalamannya sebagai kepala penulis dan editor untuk leaflet bagi kepentingan unit propaganda Amerika. ²³

Lippman dalam bukunya mengambil contoh apa yang dilakukan oleh tentara Perancis dalam perang melawan Inggris pada masa PD I, yaitu Perancis tiap minggu mengumumkan penghitungannya atas jumlah korban yang jatuh di pihak Jerman, dan tiap minggu jumlahnya bertambah dalam skala ratusan ribu; 300.000, 400.000, 500.000 dan seterusnya. Tentu saja ini merupakan disinformasi yang dilakukan oleh Perancis dan menurut Lippman, hal ini merupakan bagian dari propaganda.

Lippman mengemukakan tesisnya soal propaganda ini: “Bila sekelompok orang dapat menahan khalayak untuk mendapatkan akses mereka terhadap berita, dan bisa memunculkan berita tentang peristiwa yang mereka kehendaki, pastilah di situ ada propaganda”. Lebih lanjut ia mengatakan: “Untuk menghasilkan suatu propaganda, haruslah ada hambatan antara publik dengan peristiwa yang terjadi.”²⁴ Rogers kemudian mengomentari, semasa perang terjadi, pengelola propaganda dari pemerintah menjadi pengatur lalulintas berita tentang peristiwa-peristiwa penting, dan untuk Lippman propaganda kemudian dimengerti sebagai situasi dimana arus komunikasi menjadi terbatas dan ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk mendistorsi berita.

Buat Lippman, komunikasi massa adalah sumber utama dari krisis dunia modern dan komunikasi adalah instrumen yang diperlukan untuk mengelola apapun secara elitis. Menurutnya lagi, ilmu-ilmu sosial menawarkan alat yang bisa membuat administrasi struktur social macam apapun yang tidak stabil menjadi lebih rasional dan efektif. Lippman percaya, propaganda adalah satu alat untuk melakukan mobilisasi massa yang lebih murah daripada terjadinya kekerasan, penyogokan atau cara-cara kontrol lainnya. Dalam artikel lainnya pada tahun 1933, Lasswell pun menambahkan preposisinya, bahwa pengelolaan masalah sosial dan politik yang baik seringkali tergantung pada koordinasi yang rapi antara penggunaan propaganda dan penggunaan paksaan, penggunaan jalan kekerasan atau damai, iming-iming ekonomi, negosiasi diplomatis dan teknik-teknik lainnya. ²⁵

“Bias Amerika” dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia

Sekarang saya akan mencoba menggeser tulisan ini ke soal lain, yaitu menelusuri sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia, setelah sebelumnya saya membahas kritik ideologi terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, terutama pada dekade antara tahun 1940-60an.

Di Indonesia kemunculan jurusan komunikasi berawal dari perkembangan jurusan jurnalistik atau publisistik yang tercatat dimulai sejak tahun 1953, ketika didirikannya STP (Sekolah Tinggi Publisistik) yang kini bernama IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan lima tahun kemudian Jurusan Publistik dibuka di Universitas Gadjah Mada (kini bernama Jurusan Ilmu Komunikasi, di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik). Sementara itu di Jakarta, lewat keputusan presiden tahun 1959, didirikanlah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, dimana ada jurusan Publisistik. Angkatan pertama dari sekolah ini kebanyakan adalah para wartawan, lalu juga dari ABRI (termasuk intel, Puspen dan Tentara Pelajar), departemen-departemen seperti Penerangan dan Luar Negeri, Ikatan Pers Mahasiswa, percetakan dan penerbitan.²⁶ Sementara itu di Bandung, pada tanggal 18 September 1960 didirikan Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran, yang saat itu diketuai langsung oleh Rektor Unpad, Prof. Iwa Kusumah Sumantri.²⁷ Di Jakarta pada tahun 1956 juga didirikan Akademi Penerangan dan sementara itu di Ujung Pandang, pada tahun 1961 berdiri jurusan Publisistik, pada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanuddin. ²⁸

Penamaan ‘publisistik’ pada awal dimulainya jurusan ini menunjukkan, pengaruh yang dibawa dari kosa kata Belanda, sebagai masyarakat bekas jajahan Belanda, untuk menunjuk pada studi tentang kemampuan teknis untuk pencarian dan penulisan berita (Cek lagi dari kamus Belanda). Kemudian padaan kata publisistik adalah jurnalistik, yang lebih dikenal dalam kosa kata Inggris, dan kemudian memang jurusan ini lebih banyak berkembang di universitas-universitas di Amerika, karena di sana pulalah industri jurnalistik berkembang dengan pesat, dan didukung pula oleh berbagai jurnal, penghargaan jurnalistik serta prasarana lain yang mendukung perkembangan jurnalistik.

Perubahan penamaan jurusan publisistik menjadi ‘jurusan komunikasi’ pada dekade 1980-an, menunjuk pada evolusi lebih lanjut dari studi ini yang mengarah pada perkembangan yang pararel di Amerika, di mana sejak tahun 1950-60an studi ilmu komunikasi mulai dianggap suatu disiplin ilmu sendiri. Hal itu ditandai oleh hadirnya berbagai jurusan ilmu komunikasi di universitas-universitas di Amerika, diangkatnya sejumlah guru besar komunikasi, terbitnya puluhan buku teks komunikasi, diterbitkannya berbagai jurnal, serta asosiasi sarjana komunikasi yang membuat ilmu ini dianggap suatu ilmu yang mandiri.

Mengenai perubahan orientasi dan nama jurusan atau departemen ini, Djajusman memberikan penjelasan bahwa Publisistik atau Journalism agak mengesankan lebih sebagai craftsmanship (ilmu pertukangan) ketimbang sebagai disiplin ilmu, kemudian dalam perkembangannya, disadari oleh para pengajar bahwa ilmu tersebut tidaklah memadai. Sementara itu di Jerman, ada perkembangan rumpun ilmu yang cukup luas yang meliputi pengetahuan-pengetahuan umum soal kenegaraan seperti hukum, ekonomi dll. “Pendeknya apa saja yang dapat disebarkan kepada masyarakat yaitu Publisistik sebagai suatu Staatswissenchaft tetapi kemudian diperkhusus lagi menjadi ilmu yang disebarkan kepada masyarakat hanya melalui mass media”. Sementara itu dalam perkembangan di Amerika, “mengingat kepentingan dunia industrinya, di samping journalism, merekahkan dan meluncurkan pandangan-pandangan ini menjadi pengetahuan tentang proses komunikasi massa di mana studi intensitas pemasaran ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga massa sebagai pengunjah konsumsi terakhir senantiasa dapat merupakan massa yang secara terus menerus dapat diaktivir oleh kegiatan tadi.”²⁹

Yang menarik, perubahan nama jurusan Komunikasi ini dilakukan lewat suatu Keputusan Presiden, yaitu Keppres nomor 107/1982, dan Keppres itu menurut Anwar Arifin, “membawa penyeragaman nama dari ilmu yang dikembangkan di Indonesia, termasuk ilmu komunikasi.”³⁰ Sebelumnya beberapa kampus ada yang masih menggunakan nama Jurusan Publisistik dan ada yang kemudian menggunakan nama Jurusan Komunikasi Massa.

Perkembangan ilmu komunikasi ini tentu saja kembali menunjuk pada fakta yang ditunjukkan oleh Christopher Simpson di depan, bahwa perkembangan ilmu komunikasi pada masa setelah Perang Dunia disokong sepenuhnya oleh berbagai kelembagaan militer Amerika yang memberikan banyak dana untuk pengembangan studi dan penelitian komunikasi dalam rangka kepentingan Amerika mengenali karakter berbagai negara dan bangsa lain di luar Amerika. Tetapi, hal itu tak lepas dari usaha Amerika untuk menghegemoni dunia, dan menjaga posisi Amerika dalam konteks dunia. ³¹

Simpson menyebut, dengan adanya program perang urat syarat yang dilancarkan Amerika, telah mendorong penelitian ilmu komunikasi menjadi suatu bidang yang khas, memberikan pengaruh kuat kepada para pemimpin dan akan pula menentukan dari paradigma komunikasi yang saling berebut pengaruh, yang mana yang akan lebih diberi dana, mana yang akan lebih dikembangkan dan dirangsang untuk maju. Memang, negara tidak secara langsung menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dikatakan oleh seorang sarjana tapi, negara melakukan pengaruh yang signifikan untuk menyeleksi siapa yang otoritatif (memiliki otoritas) dalam bidang tersebut. ³²

Sayangnya tak ada artikel yang bisa menjelaskan bagaimana persebaran ilmu komunikasi ini terjadi, sehingga kemudian memunculkan berbagai fakultas atau jurusan ilmu komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.³³ Juga tak bisa dirujuk data resmi, yang bisa menunjuk pada pertumbuhan jumlah lulusan jurusan komunikasi ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi, lebih dari soal jumlah lulusan komunikasi, yang lebih menarik adalah menelusuri bagaimana persebaran ilmu ini terjadi, dan mengapa terjadi persebaran yang demikian cepat. Apa hal yang membuat ada ‘kebutuhan’ jurusan dan lulusan ilmu komunikasi dalam waktu yang dekat ini? Adakah ini berkaitan dengan tumbuhnya industri pers, kemudian industri periklanan, dan industri kehumasan yang berkembang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bidang kerja ini.

Kalau saja secara spekulatif dibayangkan bahwa pergeseran pers politik menjadi pers industri terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an sebagaimana disinyalir oleh Daniel Dhakidae,³⁴ maka kita bayangkan pula bahwa kebutuhan akan adanya lulusan-lulusan ilmu komunikasi ini juga meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an tersebut. Di sini tak bisa pula diingkari pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan Orde Baru yang membuat industrialisasi bergema di berbagai sector kehidupan, termasuk sektor industri komunikasi ini.

Dengan membaca kembali jurnal-jurnal lama atau laporan karya ilmiah yang diproduksi antara tahun 1970-80an, kita akan melihat betapa dominannya cara pandang tentang komunikasi pembangunan yang merupakan turunan dari pengertian modernisasi yang diterapkan di Indonesia, dengan fokus terutama adalah bagaimana menggiatkan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan komunikasi pembangunan terutama lewat program-program pemerintah, dan mengukur bagaimana efektivitas program tersebut dijalankan oleh pemerintah. Banyak riset yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi UI pada tahun-tahun tersebut, adalah riset yang didanai oleh pemerintah. Inilah beberapa contoh riset yang pernah dilakukan pada decade 1970-80an tersebut:

1. Kerjasama dengan Proyek Pedesaan UI dengan topik masalah, pemecahan masalah pembangunan desa seperti misalnya peranan pemuka masyarakat desa dalam pembangunan, masalah penyebaran informasi KB, KUD, BIMAS.
2. Kerjasama dengan Departemen Penerangan RI tentang pengaruh TV, penonton TV, pendengar radio, pengaruh film, Pusat Penerangan Masyarakat di daerah-daerah.
3. Kerjasama dengan BKKBN, dengan menerbitkan buku panduan untuk siaran KB melalui radio, TV dan media lainnya. ³⁵

Sementara itu dari Litbang Deppen, ada sejumlah penelitian yang telah dihasilkan pada decade yang sama yaitu: penelitian tentang efektivitas media tradisional, penelitian tentang pengaruh social budaya dari siaran televisi dan radio lewat SKSD, penelitian tentang pengaruh perfilman di daerah pedesaan, penelitian tentang interaksi antara pers dan decision makers, dan sebagainya. ³⁶

Sekarang secara khusus saya ingin menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronny Adhikarya, seorang doktor komunikasi asal indonesia yang meraih Master dari Cornell University dan PhD dari Stanford University. Mungkin Adhikarya, sampai saat ini baru satu-satunya orang yang mencoba menelusuri persoalan transfer pengetahuan komunikasi dari paradigma komunikasi dominan di Amerika dengan para sarjana komunikasi asal negara-negara ASEAN.

Studinya ini ia terbitkan pada tahun 1983,³⁰ dan inilah beberapa point kesimpulan hasil penelitiannya:

- Adhikarya menyebutkan walaupun ada peningkatan tajam dari kehadiran para sarjana dari ASEAN ke universitas Amerika, namun para professor di Amerika tidak cukup berusaha untuk mengaitkan apa yang mereka ajarkan untuk menghubungkan dengan apa yang terjadi di negara dunia ketiga (h.2) dan para professor tersebut memiliki pandangan yang lebih Amerika-etnosentris dan lebih tertarik dengan fenomena yang berkembang dalam media komersial Amerika dan isu-isu teknologi canggih dalam komunikasi

- ketergantungan para sarjana komunikasi ASEAN dengan Amerika karena lebih banyak orang mendapatkan pendidikan komunikasi di Amerika dan juga karena tidak tersedianya bahan yang cukup dari karya non-Amerika. Bahkan untuk isu soal komunikasi pembangunan sekalipun, lebih banyak buku atau artikel jurnal ditulis oleh sarjana asal Amerika ketimbang oleh sarjana dari negara dunia ketiga.

- Tak adanya pendekatan kritis dalam pengajaran ilmu komunikasi³⁷ – sebagaimana berkembang misalnya di Amerika Latin – dikarenakan universitas di Amerika banyak yang tidak mengajarkan masalah itu, dan lebih menggunakan pendekatan mainstream.

- Adhikarya pun menyebut sejumlah universitas di Eropa yang dianggap bagus dalam memberikan pemahaman atas pendekatan kritis dalam studi komunikasi: Universitas Leicester di Inggris, Universtias Tampere di Finland, University of Frankfurt di Jerman dan tidak ada sarjana ASEAN yang pernah sekolah di sana.³⁸

- Problem dengan knowledge transfer (note: Adhikarya menulis bahwa “ketergantungan besar terhadap pengetahuan komunikasi Amerika di antara para sarjana ASEAN bukanlah merupakan hal yang sistemik dibuat oleh para sarjana Amerika tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, politik dan budaya dari negara-negara ASEAN tersebut” (h.5) dari US-ASEAN. Hal itu lebih disebabkan oleh dominannya paradigma ‘empirical school’ dalam pengembangan ilmu di ASEAN yang akan mengabdi pada kepentingan status quo negara ataupun untuk kepentingan industri media komersial (h.7).

Karya Adhikarya, walaupun punya sumbangan untuk memahami bagaimana pengaruh ilmu komunikasi Amerika terhadap sarjana komunikasi di ASEAN (dan Indonesia juga), tidak cukup menggambarkan bagaimana proses itu berjalan, mengapa Amerika pada kesempatan pertama lebih dipilih ketimbang misalnya Eropa, padahal jika lihat sejarahnya sejumlah negara di ASEAN lebih memiliki kedekatan historis dengan Eropa, sebagai bekas jajahan Eropa (Inggris dan Belanda), ketimbang misalnya Amerika (mungkin hanya Filipina yang bisa dimasukkan dalam kategori ini). Mengapa ini terjadi? Mengapa perjumpaan dengan Amerika lebih dianggap bisa berkembang, ketimbang dengan negara-negara Eropa Barat? Apakah sentimen anti kolonial menjadi salah satu jawaban berpalingnya para sarjana ASEAN dari negara Eropa Barat ke Amerika?

Artinya oleh Adhikarya, keterkaitan sarjana ASEAN dengan universitas di Amerika lebih dianggap sebagai suatu yang ‘taken for granted’ dan tak perlu dipersoalkan lagi. Padahal, sebagaimana ditunjukkan pada bagian awal tulisan ini, justru perkembangan studi komunikasi di Amerika ini bukan tanpa persoalan.

Juga ketika Adhikarya menyebut tentang dominasi pendekatan empiris dalam pemahaman studi komunikasi oleh para sarjana ASEAN, tidak dielaborasi lebih jauh, mengapa pendekatan lain di luar empiris jadi penting? Apakah pendekatan non-empiris lalu bisa lebih menjelaskan fenonema yang banyak diabaikan oleh para professor Amerika tadi? Atau bagaimana sesungguhnya posisi dua pendekatan besar ini untuk mengerti konteks yang berkembang untuk negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN (atau juga bisa disebut sebagai negara industri baru, kalau istilah ‘negara dunia ketiga’ dianggap ketinggalan jaman)?

Harusnya Adhikarya bisa mengelaborasi lebih jauh dimana pentingnya pendekatan lain non-empiris dengan memperhatikan dimensi bahwa struktur masyarakat yang ada di ASEAN (ataupun Indonesia) adalah struktur masyarakat yang berbeda, lalu proses formasi social masyarakat paska kolonial di Indonesia juga berbeda, dan perkembangan kapitalisme (yang tak terhindarkan) juga menghasilkan pola yang berbeda, dan hasilnya suatu kapitalisme yang crony, yang predator, juga akan menambah penting perlunya kajian lain yang lebih komprehensif daripada sekedar menyebut “perlunya pendekatan lain di luar tradisi empiris.”³⁸

Kosongnya tradisi Marxisme dalam ilmu Komunikasi di Indonesia

Hilangnya tradisi Marxisme dalam ilmu-ilmu sosial dan juga dalam ilmu komunikasi, bisa diduga sebagai salah satu akibat mandeknya perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Hilangnya tradisi Marxis ini tentu saja berkait erat dengan regulasi yang dilakukan Negara untuk membatasi percakapan akademis menyangkut pemikiran yang mengambil pokok pada filsuf Karl Marx. Regulasi dilakukan lewat Tap MPRS no 25/1966 yang kemudian sempat kembali ramai ketika Presiden Abdurrachman Wahid, mengusulkan agar Tap tersebut cabut. Namun reaksi yang muncul justru adalah pengerasan penolakan terhadap Tap tersebut.

Implikasi dari hilangnya tradisi Marxis tersebut, memberikan kontribusi kemandekan bagi ilmu sosial sehingga, paradigma dominan, yaitu paradigma modernisasi atau developmentalis menguasai penuh cara berpikir sebagian besar para pengajar di kampus-kampus jurusan komunikasi.

Setidaknya dari pengalaman penulis ketika studi di Universitas Indonesia, nama Marx sesekali disebut dalam ruang kuliah, tapi lebih merupakan informasi singkat atau cenderung misleading, atau disebut sebagai materi yang kira-kira harus dihindari untuk dibahas lebih jauh. Padahal, tradisi Marxis sendiri sudah makan ratusan tahun telah banyak mengritik pendekatan awal Marx dan dalam derivasinya – terutama dari para pemikir dari Eropa Barat, mulai dari Jerman, Inggris, Perancis atau Italia – sudah memunculkan berbagai perdebatan menarik yang punya implikasi terhadap perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri.³⁹

Hilangnya tradisi Marxis ini pun secara luas bisa dilihat dari reaksi yang muncul ketika Presiden Wahid, melontarkan ide pencabutan Tap MPRS 25/1966 tersebut. Sejumlah respon yang muncul kala itu adalah sebentuk pengertian tentang Marxisme yang dibekukan atau direduksi menjadi diktum: Marxisme = Leninisme = Komunisme. Pembekuan pengertian tersebut mengejutkan, karena menunjukkan betapa tertinggalnya wacana yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia dan saat ini tak ada kelompok yang cukup serius mengkaji pengembangan ilmu ini.

Dalam buku babon yang dipergunakan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di beberapa tempat (setidaknya di Universitas Indonesia, yang kebetulan penulis mengetahuinya), yaitu buku yang ditulis oleh Stephen Littlejohn, ….. (kini memasuki edisi revisi ke …tahun ) disebutkan beberapa paradigma teori yang punya pengaruh terhadap ilmu komunikasi dan di antaranya disinggung tentang tradisi neo-Marxis dan juga tradisi British Cultural Studies sebagai beberapa derivasi tradisi Marxis, dalam perkembangan di Eropa Barat. Namun, bagian ini lebih disinggung sepintaslalu dalam banyak perkuliahan tersebut. Mungkin ada beberapa sebab hal ini disinggung secara sepintas: Pertama, karena pengajar tidak memahami materi yang diajarkan dalam tradisi itu; kedua, tidak tersedia suatu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan teori tersebut di Indonesia; ketiga, tidak tersedia literature yang cukup untuk membahas materi tersebut, atau keempat, phobi atas Marxisme memang kuat baik di antara staf pengajar maupun para mahasiswanya. ⁴⁰

Sementara itu, tanpa harus menjadi fanatik dengan Marx, sejumlah negara dunia ketiga lain seperti India dan negara-negara Amerika Latin, memiliki sejumlah kritik keras terhadap pendekatan ilmu komunikasi dominan ala Amerika ini. Tradisi sebagai masyarakat post-kolonial dieksplorasi betul oleh para sarjananya untuk menaruh posisi mereka dalam suatu dunia baru paska perang dunia II. Bahkan, sejumlah sarjana India, misalnya, menjadi sangat kritis terhadap perkembangan ilmu sosial di Barat dan menyelenggarakan kelompok studi yang membahas secara serius dalam persoalan penulisan sejarah dari dalam.⁴¹

Dengan memeriksa berbagai karya penelitian para dosen komunikasi di Indonesia, ataupun kajian yang muncul di berbagai jurnal antara tahun 1970-an hingga 1990-an, terlihat betapa kosongnya pendekatan Marxis ini dalam kajian ilmu komunikasi di Indonesia. ⁴²

Propaganda dalam praktek awal Orde Baru: aliansi TNI AD dan CIA?

Sekarang saya agak sedikit melompat untuk bicara tema lain yang masih berkaitan dengan tema utama soal Propaganda. Bagian ini sekedar menguraikan bagaimana metode Propaganda dipergunakan untuk menjungkalkan Sukarno pada tahun 1965/6, sebagai bagian dari konspirasi Angkatan Darat dan CIA. Hal ini merupakan sekedar ilustrasi tentang bagaimana beroperasinya metode Propaganda yang kemudian diadopsi oleh Negara Orde Baru dan kelompok bisnis untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan dan glorifikasi industri-industri baru di Indonesia.

Saskia Wieringa ketika menulis studinya soal Gerwani⁴³ pada tahun 1965 menunjukkan dengan rinci, bagaimana proses propaganda dilakukan oleh pihak Angkatan Darat untuk memanipulasi dan mendiskreditkan PKI, dan organisasi lain seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani, sebagai pelaku pembunuhan para jendral.

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok Angkatan Darat, memang sangat efektif. Terbukti setelah mereka menguasai kembali Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 senjahari, sebelumnya mereka pun telah menebar jaringan Koran atas nama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha di berbagai kota di Indonesia, dengan menerbitkan kedua Koran tersebut dengan berbagai edisi, misalnya edisi Jawa Barat, Jawa Timur, edisi Sumatera, edisi bahasa Inggris, dan bahasa Cina.⁴⁴

Bahwa CIA punya peran penting di balik propaganda untuk menjatuhkan Sukarno, buktinya menjadi makin jelas dari hari ke hari. Dengan membaca artikel yang ditulis oleh Maruli Tobing, wartawan harian Kompas,⁴⁵ terlihat makin jelas beberapa bukti keterlibatan CIA, terutama dari sisi bagaimana suatu propaganda dilakukan.⁴⁶ Dengan mengutip Roland G. Simbulan, seorang professor dari University of Philippines, disebutkan bahwa pada tahun 1965, ada suatu pemancar radio yang sangat kuat, yang bernama Suara Indonesia Bebas, yang getol melancarkan propaganda untuk memberontak dari Sukarno, yang kekuatan pemancarnya bisa ditangkap oleh seluruh radio gelombang pendek di Indonesia, dan sumber pemancar itu ada di markas Jendral Soeharto, yang diangkut lewat sebuah pesawat pengangkut US Air Force C-130 atas perintah langsung dari William Colby, Direktur CIA Divisi Asia Timur Jauh.

Dengan mengutip Peter Dale Scott, juga digambarkan bagaimana trik disinformasi CIA yang begitu canggih menimbulkan ketegangan yang luar biasa, khususnya antara PKI dan kelompok Jendral Nasution, misalnya, dengan memproduksi berbagai leaflet atau pamflet. Ralph McGehee, anggota CIA dari bagian Counterintelligence seksi Komunisme International, juga menyebut bahwa proses eskalasi disinformasi secara sistematis telah dilakukan CIA di Indonesia pada tahun-tahun krusial tersebut. Proses disinformasi merupakan ‘prosedur baku dalam operasi rahasia CIA’, terutama untuk negara-negara yang pemimpin atau kelompok politiknya dianggap menghalangi kepentingan Amerika, di antaranya adalah Presiden Arbenz di Guatemala tahun 1954, Sukarno di Indonesia tahun 1965-66, Allende di Chile tahun 1973, Juan Torres di Bolivia tahun 1971, Arosemana di Dominika tahun 1963, dan Joao Goulart di Brasil tahun 1964. ⁴⁷

Propaganda yang dilakukan pada awal Orde Baru ini, kemudian diadopsi oleh institusi Negara dan kemudian dikembangkan dalam suatu paradigma baru, paradigma pembangunan ekonomi atau juga bisa disebut sebagai paradigma modernisasi. Berbagai program pemerintah dilakukan dengan cara propaganda, mulai dari soal trilogy pembangunan, kampanye keluarga berencana, pemasyarakatan pancasila ala Orde Baru, dibuatnya institusi-institusi pendukung propaganda ini, misalnya BP7 dan kemudian penerapannya dalam berbagai program pendidikan formal, pembuatan film-film yang menggaungkan kemenangan tentara dan jasa-jasa mereka di masa lalu. ⁴⁸

Dan para pendukung proyek propaganda negara ini, sebagian adalah sarjana-sarjana komunikasi yang kemudian menjadi birokrat negara, karena sebagian dari mereka percaya bahwa program komunikasi pembangunan terutama harus diterapkan lewat jaring-jaring birokrasi yang ada.

Sementara itu di kalangan kelompok bisnis, terutama misalnya industri periklanan dan juga industri public relations, metode propaganda juga dipakai untuk kepentingan mengkampanyekan berbagai produk konsumtif kepada masyarakat lewat iklan-iklan yang diproduksi di berbagai media. Angka belanja iklan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan dan para perusahaan iklan dan humas internasional pun perlahan-lahan masuk ke Indonesia yang dianggap sebagai “sebuah pasar yang luas dan (pernah) dianggap sebagai salah satu negara industri baru di Asia”.

Noam Chomsky,⁴⁹ menulis, “State propaganda, when supported by the educated classes and when no deviation is permitted from it, can have a big effect.” Chomsky mengutip Walter Lippman yang berpendapat bahwa demokrasi yang berjalan dengan baik mengandaikan adanya suatu kelas dalam masyarakat yang memiliki fungsi yang aktif dalam menjalankan berbagai hal, dan mereka merupakan kelas yang khusus (specializes class), yang melakukan analisa, mengeksekusi, memutuskan kebijakan dan menjalankan sistem politik, ekonomi dan ideologi.

Buat Chomsky, ada pertanyaan implisit atas bagaimana kelompok kelas khusus ini mencapai posisinya, dan saat dimana mereka menjadi kelompok yang memutuskan kebijakan publik. Jawabannya, cara mereka untuk sampai pada posisi tersebut adalah dengan melakukan politik kekuasaan. Pun kalau mereka tidak menguasai keahlian khusus, mereka tidak akan menjadi anggota kelas khusus tersebut, dan mereka juga harus merupakan kelompok yang telah mengalami indoktrinasi yang dalam tentang nilai-nilai dan kepentingan dari kelompok bisnis atau negara yang mereka wakili.

Menurut Chomsky, Perkembangan industri PR di Amerika bertujuan untuk “mengontrol pikiran publik” seperti yang dikemukakan oleh para pemimpin bisnis ini. Mereka belajar banyak dari sukses yang diraih oleh Komisi Creel dan sukses untuk menakut-nakuti bahaya Merah/komunis dan kelanjutannya. Industri PR Amerika berkembang pesat pada tahun 1920-an dalam menciptakan subordinasi total kepada masyarakat demi kepentingan bisnis.⁵⁰

Penutup

“Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus menciptakan pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek kuasa. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa membayangkan suatu ketika pengetahuan tidak lagi tergantung pada kekuasaan. Mustahil menyelenggarakan kekuasaan tanpa pengetahuan, sebagaimana halnya mustahil pengetahuan tak mengandung kekuasaan.”⁵¹

Hubungan resiprokal antara kuasa dan pengetahuan sebagaimana dilansir Foucault tersebut, menjelaskan banyak hal tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam perkembangan ilmu Komunikasi di Indonesia. Ada kepentingan kekuasaan yang hendak mencari legitimasi dari pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan sendiri memiliki dimensi kekuasaan yang akan bisa dipakai kekuasaan manapun.

Sekali lagi tulisan ini barulah pengantar untuk memasuki wilayah baru dalam mengenali genealogi perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Dan setidaknya tulisan ini hendak mencoba mengungkit-ungkit legitimasi ilmu komunikasi yang berkembang di Indonesia, yang sering diterima tanpa melakukan kritik terhadap konteks-konteks yang mengikuti perkembangan pengetahuan itu sendiri.

Ignatius Haryanto 

Paper ini pernah didiskusikan di Forum Diskusi Bulan Purnama, Jaringan Kerja Budaya (JKB), Maret 2001

Tentang Strategi Kiri

Tanggapan Terhadap Stevel Ellner
Marta Harneceker
 

ARTIKEL Steve Ellner, berargumen bahwa tiga strategi anti-neoliberal kiri muncul di benua kita pada tahun 1990an. Strategi tengah (centrist), yang diasosiasikan dengan Jorge Castaneda; yang diasosiasikan dengan saya sendiri memprioritaskan perjuangan melawan neoliberalisme; dan strategi James Petras di mana proposisi anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialis dan anti-kapitalis.

Strategi yang diambil dari tulisan saya diringkas menjadi berikut: Akhir siklus revolusi anti-imperialis telah tiba. Kesulitan mencapai kemenangan dalam periode ultra-konservatif saat ini adalah besar, dan dengan begitu perlu memprioritaskan perjuangan-perjuangan anti-neoliberal, bukannya anti-imperialis atau anti-kapitalis, dan mengutamakan ruang-ruang lokal dengan tujuan memperkuat kiri. Adalah juga perlu membangun aliansi yang lebar. Ellner menyintesis strategi yang saya kedepankan, dalam serangkaian tulisan saya yang hanya sedikit membahas tema tersebut. Ia, walau demikian, tidak mengkonsultasikan buku saya La izquierda despues de Seattle (Harnecker, 2001), di mana saya secara eksplisit mengacu pada subyek tersebut. Sesungguhnya, judul asli buku tersebut adalah "Tugas-tugas Strategis: Mengartikulasikan Partai-partai Kiri dan Tatanan Sosial Kiri dengan Tujuan Membentuk Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Besar."

Saya hendak mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan lebih lanjut beberapa ide saya dan agar pembaca dapat memahami lebih baik posisi saya dalam topik ini. Saya perlu memulai dengan mengklarifikasi istilah "kiri," karena itu memiliki makna yang berbeda bagi penulis yang berbeda. Saya memahami kiri sebagai konvergensi semua kekuatan yang melawan sistem kapitalis dengan logika profitnya, yang memperjuangkan masyarakat alternatif yang berdasarkan humanisme dan solidaritas dan dibangun atas kepentingan kelas pekerja, yang membebaskan mereka dari kemiskinan materi dan penderitaan spiritual yang dikembangbiakkan oleh kapitalisme. Kiri, dengan demikian, terdiri bukan saja atas partai atau organisasi politik kiri; ia juga menyertakan aktor-aktor sosial dan gerakan.

Imperialisme dan Globalisasi: Memperhitungkan Perkembangan Baru

Sekarang dengan telah diberikannya definisi terhadap istilah "kiri," saya dapat menerangkan posisi saya terkait globalisasi dan imperialisme. Adalah penting bagi kaum kiri untuk menghayati sifat-sifat baru dari hal-hal yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.

Kita hidup dalam suatu dunia yang cukup berbeda dengan tahun-tahun awal revolusi Kuba, suatu dunia yang penuh rintangan tapi, juga kesempatan. Adalah krusial bagi kaum kiri, untuk memahami sepenuhnya hal yang pertama dengan tujuan mengelaborasikan strategi yang memungkinkan kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dan untuk memahami yang kedua, agar dapat mengendalikan keuntungan-keuntungan ini dengan memformulasikan alternatif yang didasarkan atas solidaritas. Saya yakin - sebagaimana telah sering kali saya nyatakan - bahwa untuk menghadapi "tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh dunia dan untuk memajukan perjuangan bagi transformasi sosial yang mendalam, perlu menghindari nostalgia dan - dengan berbasiskan realitas baru yang kita temui - secara kreatif membangun masa depan" (Harnecker, 1999, 388).

Dalam hal inilah, saya memiliki perbedaan serius dengan tulisan-tulisan James Petras. Petras menunjukkan ketidakpercayaan terhadap semua pihak yang menyatakan, sedang terjadi perubahan-perubahan penting di dunia, dan yang sejalan dengan itu, menunjukkan pentingnya respon-respon baru di pihak kaum kiri.

Tidak dapat dibantah lagi, sesuatu yang baru telah muncul akibat revolusi informasi: sistem komunikasi dunia telah mengalami revolusi. Kapital kini tidak saja telah menjangkau tempat-tempat paling terpencil di dunia - sebagaimana telah dilakukannya sejak abad ke-16 - tapi, sebagaimana dicatat Castells (1997, 120), telah mampu berfungsi sebagai suatu unit tunggal dalam waktu-nyata dalam skala planet (a single unit in real time on a planetary scale). Jumlah uang yang massif ditransfer dalam hitungan detik melalui sirkuit elektronik yang menyatukan dunia finansial. Ini adalah fenomena baru yang telah dimungkinkan dalam dekade terakhir abad 20, berkat infrastruktur baru yang dibangun oleh teknologi informasi dan komunikasi. Chesnais (1997, 20) menambahkan, penjelasan terhadap perkembangan ini dengan kehadiran persyaratan institusional, yang mengeliminir penghalang yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa. Dunia kini semakin berfungsi sebagai sebuah unit operatif, sebuah pasar kapital global.

Di luar area finansial, sesuatu yang secara kualitatif baru telah hadir dalam wilayah produksi. Proses produksi yang sama telah terinternasionalisasi. Produk-produk tidak perlu lagi difabrikasi secara keseluruhan dalam satu negeri, melainkan tiap-tiap komponen difabrikasi dalam beragam wilayah di penjuru dunia. Hal yang sama terjadi dalam sektor jasa. Akibatnya, banyak proses yang melibatkan operasi-operasi padat-karya (labour-intensive) memilih negeri-negeri Selatan, di mana buruh murah mendominasi (Harnecker, 1999, 134-135).

Dinamika kapital yang baru, tidak menjadikan negeri-negeri kurang berkembang terserap secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian dari sirkuit ekonomi nasional. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi "dua sirkuit berbasis nasional yang memiliki hubungan yang rumit dengan perdagangan dunia, melainkan sebuah sistem produktif yang saling berhubungan, yang terdiri dari proses produktif dan buruh yang beroperasi secara international, dalam pengertian bahwa mereka bergantung pada kapital transnasional" (Agacino, 1997, 12).

Korporasi besar berupaya untuk membebaskan dirinya dari kekangan negara agar dapat berfungsi tanpa batasan-batasan. Walau demikian, mereka bergantung pada negara yang sama untuk memfasilitasi operasi-operasi bisnisnya, mengubah kementerian luar negeri dan cabang-cabang pemerintahan lainnya menjadi kantor-kantor bisnis, dalam pengertian sesungguhnya untuk melayani kepentingan mereka (Harnecker, 1999, 146).

Walaupun istilah "globalisasi" awalnya diciptakan di Amerika Utara, ia tidak perlu ditolak karena alasan ini. Kita perlu mengembangkan taktik dan strategi baru untuk fenomena baru yang mengkaraterkan kapitalisme dalam era globalisasi. Lebih penting lagi, imperialisme tidaklah hilang tetapi, mengambil bentuk yang baru.

Kita tidak dapat menyamakan tindakan yang dijalankan dalam dunia bipolar, yang ada pada saat kemenangan revolusi Kuba, ketika kubu sosialis memberikan dukungan dari belakang bagi gerakan revolusioner - dan sedemikian rupa berfungsi untuk meredam eksploitasi kapitalis di barat - dengan tindakan dalam dunia unipolar saat ini, yang didominasi Amerika Serikat. Serupa dengannya, kita tidak bisa menyamakan tindakan dalam suatu dunia yang mana kaum buruh memiliki kekuatan yang lebih besar dalam negosiasi karena mampu melumpuhkan produksi, dengan suatu dunia di mana kapital dapat dengan segera merespon peningkatan upah atau pajak apa pun, dengan berpindah ke negeri yang lebih menjanjikan. Hal yang sama terjadi ketika suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial dan mengakibatkan pelarian kapital yang jumlahnya sangat besar.

Menurut Noam Chomsky (1998), terdapat semacam "senat virtual" yang terdiri dari spekulator finansial. Bila suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial, "senat virtual" ini dapat dengan sekejap mengambil keputusan menentang kebijakan-kebijakan itu, dengan menarik sejumlah besar kapital dari suatu negeri, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan.

Mendefinisikan Strategi Politik: Akhir dari Era Revolusi Anti-Imperialis

Saya perlu mengklarifikasikan apa yang saya maksudkan dengan "strategi," karena istilah ini biasa mengacu pada fenomena tertentu.

Ia dapat dipergunakan, contohnya, untuk menyinari arah perkembangan dan persatuan kaum kiri. Kita dapat berbicara tentang strategi komunikasional, strategi ekonomi, strategi budaya, dsb. Ketika Ellner bicara tentang strategi kiri, ia mengacu pada strategi politik. Bila kita menggunakan istilah tersebut dalam pengertian ini, janganlah kita menyamakannya dengan tujuan jangka-panjang dari perjuangan politik.

Strategi politik adalah seni mendefinisikan siapa kawan dan musuh kita, maupun sektor-sektor yang dapat dinetralisir dalam tahap atau periode historis tertentu. Strategi tidak dapat diformulasikan di luar konteks historis; adalah perlu memperhitungkan apa yang sedang terjadi di dunia dan di tiap negeri.

Maka, penting bagi pembaca, untuk memiliki informasi tentang latar belakang tesis yang disinggung Ellner yakni, yang terkait dengan akhir dari era revolusi anti-imperialis, yang merupakan respon dari runtuhnya blok sosialis setelah 1989 dan yang saya definisikan dalam buku saya La Izquierda en el umbral del Siglo XXI:

"Uni Soviet secara resmi terdisintegrasi pada 3 Desember 1991. Tidak ada lagi yang dapat mengabaikan bahwa terjadi perubahan drastis dalam perimbangan kekuatan global, dan telah dimulai suatu periode "uni-polarisme" militer serta sentrisme ekonomi, politik dan budaya yang berkiblat ke Utara. Kaum Kiri telah kehilangan kawan strategisnya yang penting.

"Dalam konteks ini, gerakan bersenjata kehilangan garda belakangnya dan kebanyakan dari mereka diharuskan mencari negosiasi untuk solusi terhadap konfrontasi militer yang telah berkecamuk selama lebih dari satu dekade.

"Tesis tentang menutupnya siklus revolusi anti-imperialis - spesifiknya konfrontasi total dalam front militer dan ekonomi melawan imperialisme - muncul sebagai reaksi terhadap korelasi kekuatan baru di tingkat dunia. Tesis ini, yang membingungkan banyak di antara kita, ketika dikedepankan oleh [pimpinan Sandinista] Victor Tirado - dalam konteks kekalahan elektoral Sandinista dan kegagalan Soviet - kini semakin banyak diterima oleh sektor-sektor di Kiri. Menerima itu bukan berarti meninggalkan keyakinan bahwa hanya melalui suatu program anti-imperialislah negeri-negeri kita dapat mencapai kedaulatan penuh dan perkembangan nasional. Tesis ini sekedar suatu pengakuan tentang rintangan yang ada terhadap kemenangan dalam periode ultrakonservatif ini. Barangkali akan lebih akurat untuk mengatakan, dengan korelasi kekuatan di tingkat dunia saat ini, kemungkinan suatu konsolidasi proses anti-imperialis revolusioner di wilayah ini untuk sementara menemui akhirnya. (Harnecker, 1999, 65.)"

Walaupun kini hubungan antara kekuatan politik sedemikian rupa membaik untuk keuntungan kaum kiri, saya tetap meyakini bahwa sangatlah sulit, kalau bukan tak mungkin, bagi proses anti-imperialis revolusioner untuk mengonsolidasikan diri di Amerika Latin. Saya di sini merujuk pada kemungkinan suatu kemenangan anti-imperialis di satu negeri dalam bentuk yang terisolasi. Perjuangan anti-imperialis, yang pada saat ini tak lebih dari perjuangan melawan globalisasi neoliberal, hanya dapat maju bila negara-negara kuat di dunia dihadapkan pada perlawanan global, dan dalam kasus spesifik Amerika Latin, bila berkembang suatu mekanisme artikulasi bersama di antara negeri-negeri yang paling penting, termasuk Brasil, Argentina, Venezuela, dan Kolombia. Dengan demikian, yang telah berakhir adalah era revolusi anti-imperialis nasional, dan bukan perjuangan anti-imperialis itu sendiri.

Memang, kita dapat dengan mudah membayangkan kemunculan suatu kesatuan perjuangan anti-imperialis di penjuru benua ini. Walau demikian, keberadaan korelasi kekuatan yang negatif dalam tingkat dunia, mengharuskan kaum kiri menempatkan batasan-batasan terhadap wilayah tindakannya, suatu keharusan yang tidak diterima oleh beberapa analis.

Memang, seorang penulis telah menentang posisi saya dengan menegaskan bahwa tidak ada revolusi yang dilancarkan di bawah kondisi-kondisi yang mendukung, sambil mengajukan revolusi Kuba sebagai satu contohnya (lihat Ellner, 2004, 29). Saya adalah yang pertama menerima pernyataan ini. Konsep politik yang saya pertahankan dalam karya saya La izquierda en el umbral ... tepatnya berada dalam garis tesis ini. Di situ saya berargumen, seni politik adalah seni membangun kekuatan, dengan kata lain, mengubah korelasi kekuatan melalui suatu cara, sehingga hal-hal yang tampak mustahil saat ini menjadi dimungkinkan di masa depan. Tapi, pernyataan itu tidak berarti bahwa semuanya adalah mungkin. Para pemimpin Kuba sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan, revolusi Kuba tidak akan mungkin terjadi bila kubu Soviet tidak eksis pada saat itu. Korelasi kekuatan di tingkat dunia pada akhir 1950an dan 1960an, ketika kubu sosialis sedang membesar, memungkinkan fenomena Kuba dan proses pembebasan nasional di Asia dan Afrika.

Strategi Politik untuk Periode Saat Ini: Pembangunan Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Lebar

Walaupun musuh-musuh kita sangatlah kuat, terdapat semakin banyak penolakan terhadap model globalisasi di antara mayoritas penduduk, dikarenakan ketidakmampuannya memecahkan problem-problem yang paling mendesak. Kebijakan neoliberal yang diterapkan oleh kapital multinasional dengan perlindungan Amerika Serikat - yang memiliki kekuatan militer dan media komunikasi terkuat di dunia - tidak hanya gagal memecahkan problem-problem ini, tapi mereka memperparah penderitaan dan ketersingkiran sosial di saat kekayaan semakin terkonsentrasikan dalam tangan-tangan yang semakin lama semakin sedikit.

Sebagaimana saya nyatakan dalam La izquierda despues de Seattle, "Dalamnya krisis serta luas dan beragamnya sektor-sektor yang terkena dampaknya ... mengarah kepada skenario yang sangat menguntungkan dan kondusif bagi pembangunan suatu blok sosial alternatif yang berbasis sangat luas, dengan kekuatan yang sangat besar berkat sifat dari komponen-komponennya" (Harnecker, 2001, 141). Blok ini dapat melibatkan mayoritas luas penduduk. Selain sektor-sektor tradisional berupa kelas pekerja perkotaan dan pedesaan, dan sektor-sektor yang paling termiskinkan dan terpinggirkan, kita dapat memanfaatkan sektor-sektor menengah yang termiskinkan, pengusaha skala kecil dan menengah, anggota-anggota ekonomi informal, mayoritas kelas profesional, kaum pengangguran, kaum lanjut usia, para anggota koperasi, polisi, dan prajurit militer tingkat rendah dan menengah.

Ke dalam pengelompokkan ini, kita harus tambahkan sektor-sektor kapitalis yang telah memasuki kontradiksi obyektif dengan kapital transnasional. Kita di sini tidak merujuk pada suatu "borjuasi nasional progresif" yang mampu memainkan peran memimpin dalam mengembangkan proyek pengembangan nasionalnya sendiri, tetapi sektor-sektor yang agar dapat bertahan tidak memiliki alternatif selain memasukkan diri ke dalam proyek nasional, kerakyatan. Sektor-sektor ini bergantung pada kredit dari negara dan diuntungkan oleh pasar internal yang besar bagi produk-produk mereka, yang dirangsang oleh kebijakan sosial dari suatu pemerintahan progresif.

Neoliberalisme memiskinkan mayoritas besar penduduk di negeri-negeri kita. Ia melakukannya dalam hal sosio-ekonomi, dan juga dari sudut pandang kondisi-kondisi subyektif. Maka, kita harus berseru tidak hanya kepada mereka yang secara ekonomi dilumpuhkan oleh globalisasi, tapi juga kepada mereka yang menderita diskriminasi dan ditindas oleh sistem: kaum perempuan, pemuda, anak-anak, lanjut usia, penduduk asli, negro, minoritas agama tertentu, homosexual, dll. Blok yang diusulkan ini harus memberikan ruang - sebagaimana dinyatakan tadi - bagi "mereka semua yang menderita akibat konsekuensi dari sistem yang ada dan yang rela mengambil komitmen untuk berjuang menghadang langkah majunya" (Harnecker, 2001, 141-142).

Untuk mengartikulasikan kepentingan aktor-aktor yang beragam tersebut, perlu untuk memformulasi tuntutan-tuntutan kongkrit terbatas yang mempraktekkan strategi konvergensi (Harnecker, 491). Pendeknya, kita butuh mengelaborasi suatu program yang menggabungkan kepentingan dari mereka semua yang menjadi korban neoliberalisme. Platform ini akan menghadang perkembangan proyek neoliberal dan menawarkan alternatif kongkrit, seperti program anti-kelaparan yang diformulasikan oleh Presiden Brasil, Lula.

Bagaimana Mengatasi Rintangan dalam Aturan Sistem Demokratik Saat Ini

Kita harus memahami, betapa rapuhnya demokrasi di Amerika Latin. Rejim-rejim ini berada dalam batasan-batasan atau demokrasi "pengawasan," dimana keputusan penting tidak diadopsi oleh kongres tapi, oleh entitas yang lepas dari kontrolnya: agen keuangan internasional besar (IMF, WB), bank sentral, dan badan keamanan nasional.

Kini semakin tampak bahwa kelas penguasa lebih dapat mentolerasi kemenangan kandidat kiri, karena posisi mereka semakin buruk bila hendak memodifikasi tatanan yang ada. Untuk mengatasi batasan-batasan ini, ide Simon Bolivar tentang pengartikulasian kepentingan bersama negeri-negeri kita semakin mungkin diterapkan. Kita tidak mencapai banyak bila terisolasi, bila bersatu kita membuat negeri-negeri kuat menghormati kita dan kita dapat menemukan solusi ekonomi, politik, dan budaya yang semakin memerdekakan kita dari mereka.

Walaupun Lula memenangkan kepresidenan dengan dukungan elektoral yang, bahkan lebih besar dibandingkan Chavez pada 1998, kita tak dapat melupakan bahwa hasil tersebut merupakan produk dari aliansi politik yang lebar, yang kini diperlukan untuk memerintah negeri itu. Partai Buruh Lula, adalah minoritas di kedua kamar Kongres, dan walaupun mengontrol sejumlah kotapraja dan pemerintahan negara bagian, ia juga minoritas dalam dewan-dewan kotapraja. Terhadap hambatan ini harus ditambahkan juga ketergantungan Brasil terhadap kapital keuangan internasional dalam tingkat yang jauh lebih besar dibanding Venezuela dan industri petroleumnya. Apakah ini berarti pemerintah sepert Lula, tak dapat berbuat apa-apa untuk menghadirkan transformasi sejati?

Kembali kepada konsep politik sebagai pembangunan kekuatan sosial untuk mengubah korelasi kekuatan saat ini sehingga hal-hal yang kini tampak tak mungkin menjadi mungkin di esok hari, masa depan pemerintah Lula sebagi besar bergantung pada kapasitas gerakan rakyat untuk mengorganisir diri dan berkembang. Mentransformasi gerakan rakyat menjadi pengelompokan yang menentukan, akan mengubah perimbangan kekuatan untuk keuntungan blok progresif. Hanya dalam bentuk inilah komitmen programatik yang diambil Lula, dapat berjalan maju. Dinamika ini secara khusus penting karena pemerintah Lula terbelah dua menjadi kekuatan yang menginginkan transformasi masyarakat dan mereka yang menyangkal keberadaan alternatif dari subordinasi terhadap kapital keuangan internasional.

Pemerintah progresif Amerika Latin harus memahami - sebagaimana saya yakin Presidente Chavez memahaminya dengan baik - bahwa tidak ada perubahan riil yang dicapai tanpa suatu sektor rakyat yang terorganisir dan terpolitisir dengan baik, yang melancarkan tekanan untuk memajukan proses dan mampu belajar dari kesalahan dan deviasi-deviasi. Harus dipahami bahwa rakyat kita harus menjadi aktor utama proses transformasi.

Memajukan Pertumbuhan Kekuatan Kiri: Peran Pemerintah Lokal

Kiri harus memperhitungkan transformasi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang penting, yang muncul dalam waktu baru-baru ini di dunia. Bentuk baru dominasi kapitalis melampaui wilayah ekonomi dan negara; mereka mempenetrasi serat-serat masyarakat, dengan begitu mengubah persyaratan perjuangan. Pengaruh media komunikasi, contohnya, begitu besar sehingga mampu menarik sektor luas penduduk kepada sikap-sikap kapitalis. Akibatnya, represi semakin tak dibutuhkan dibandingkan sebelumnya, untuk menjamin reproduksi sistem yang ada. Noam Chomsky benar ketika menyatakan, propaganda dibutuhkan oleh demokrasi borjuis sebagaimana halnya represi oleh negara totaliter.

Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165). Dengan demikian perlu dicapai suatu tipe demokrasi "dari-bawah" yang baru.

Ellner benar saat menunjukkan bahwa saya menolak argumen kaum kiri radikal, yang memandang kontrol terhadap pemerintahan kotaparaja atau negara bagian sebagai "mengelola kapitalisme." Sebaliknya, adalah penting untuk mengambil keuntungan dari ruang-ruang lokal, karena pemerintahan kotapraja yang berada di tangan kaum kiri dapat memainkan peran penting dalam memajukan perkembangan kekuatan kiri dan melaksanakan pembangunan alternatif. Pemerintahan kotapraja harus ditransformasikan menjadi suatu percontohan yang mendemonstrasikan potensi dari proyek politik yang secara sosial berbeda.

"Pemerintahan-pemerintahan ini dapat membuka ruang-ruang yang kondusif bagi pembentukan persyaratan budaya dan politik yang memajukan otonomi organisasional masyarakat dan dalam bentuk ini bergerak menuju konstitusi diri subyek tersebut, yang merupakan basis satu-satunya dimana masyarakat sosialis baru dapat dibangun" (Harnecker, 2001, 171-172)

Saya yakin, sangat perlu untuk mengupayakan, bukan saja transformasi pemerintahan lokal yang dijalankan kaum kiri menjadi percontohan; hal yang sama berlaku bagi ruang-ruang lainnya yang dikuasai kaum kiri - komunitas pedesaan, universitas, front-front komunitas dan buruh dan mahasiswa, koperasi, stasiun radio alternatif, dsb. Lebih jauh lagi, pengalaman ini mewakili suatu medan ideal untuk menguji batasan-batasan yang diciptakan oleh kerangka neoliberal.

Penting bagi kaum kiri untuk menang, agar rakyat memahami kebutuhan untuk melampaui batasan-batasan ini. Hanya melalui pengalaman-pengalaman demikianlah, beragam aktor-aktor sosial mulai memahami bahwa untuk memperluas proyek-proyek humanistik dan berbasiskan solidaritas ini butuh mengakhiri sistem kapitalis, yang mana logika profitnya mewakili rintangan terhadap pembangunan alternatif macam apapun.

Proses Bolivarian Venezuela dan Penciptaan Suatu Subyek Revolusioner

Sehubungan dengan proses revolusioner Bolivarian (pro-Chavez) yang sedang berlangsung di Venezuela, dan perbedaan-perbedaannya dengan Partai Buruh (PT) di Brasil, adalah benar (sebagaimana dinyatakan Ellner) bahwa saya belum mengalamatkan diri saya secara spesifik kepada sektor-sektor yang tersingkirkan. Walau demikian, saya telah tunjukkan dalam berbagai wawancara bahwa Chavez telah tak mampu bergantung pada dukungan suatu gerakan buruh terorganisir yang kuat maupun partai politik yang kuat, sebagaimana halnya kasus Allende di Chile dan Lula di Brasil. Kelemahan ini membuat Chavez mencari dukungan solid Angkatan Bersenjata, satu-satunya struktur yang menjangkau seluruh negeri itu dengan pengecualian Gereja Katolik, yang jelas-jelas diidentikkan dengan kaum oposisi.

Sektor-sektor kunci dari oligarki Venezuela tak memiliki jiwa identifikasi nasional, dan ini menjelaskan deklarasi perangnya terhadap pemerintahan Chavez. Bukan berarti pemerintahan Chavez tidak seharusnya melakukan upaya gabungan untuk meraih dukungan sektor-sektor bisnis dengan suatu kebijakan kredit khusus untuk menggalakkan pengembangan mandiri, yang menjadi tujuan pemerintah.

Proyek anti-neoliberal Chavez terkandung dalam Konstitusi 1999, tapi rintangan institusional dan sosialnya begitu besar sehingga kemajuannya lamban. Barangkali, kemajuan paling signifikan dalam tahun kemarin adalah beragam jenis kampanye (dikenal sebagai Missions) di wilayah pendidikan dan kesehatan. Mission yang terbaru dinamakan "Vuelvan Caras," yang berupaya menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru dalam model ekonomi yang humanistik dan berbasiskan solidaritas.

Saya yakin adalah penting untuk melakukan penelitian, sebagaimana dianjurkan Ellner, tentang apa makna sektor-sektor penduduk tersingkirkan terhadap proses Bolivarian dan bagaimana sikap mereka yang biasa mengharap pemberian telah ditransformasi menjadi penentu politik dan pendukung aktif perubahan. Menurut pertimbangan saya, aspek yang paling luas jangkauannya dari proses Venezuela yang dipimpin dengan sangat mahir oleh Chavez, adalah cara-cara yang digunakan untuk menciptakan suatu subyek revolusioner yang telah mempenetrasi kesadaran sektor-sektor yang terpinggirkan maupun kelas pekerja.***

Artikel ini diterjemahkan oleh Data Brainanta, dari judul asli On Leftist Strategy, dan dimuat di jurnal Science & Society, (Vol. 69, No. 2, April 2005, 142–152).

Oligarki Kapitalis Lama Di Panggung Elektoral

TUMBUH suburnya kekuatan kapitalis domestik di Indonesia, pada penghujung dekade 80-an, hanya dapat dinarasikan dengan menghubungkannya pada peran negara yang sangat dominan dan sentralistik. Tidak saja dengan monopoli langsung atas akses sumber daya ekonomi tetapi, juga posisinya yang sangat menentukan dalam pengaturan dan pengalokasiannya.

Jangan membayangkan bahwa sistem pengaturan dan pengalokasian akses sumber daya ekonomi itu dilakukan melalui prosedur yang fair, sebagaimana dibayangkan terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis liberal. Sebaliknya, prosedur alokasi sumberdaya itu dilakukan melalui jaringan patronase yang berpusat pada Soeharto. Jaringan patronase ini sendiri melibatkan para anggota keluarga Soeharto, klik politik petinggi negara, dan segelintir kapitalis Tionghoa.

Sistem kapitalisme negara sendiri, awalnya dibangun dengan mendominasi minyak, pertambangan dan sektor-sektor sumberdaya alam, infrastruktur, perbankan, dan perdagangan. Kapitalisme negara kemudian mencapai puncak selama tahun-tahun boom minyak 1978-1982, dimana koper-koper negara padat dengan petrodolar. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sistem kapitalisme negara terpecah juga oleh krisis anjloknya harga minyak pada tahun 1981-1982 dan sekali lagi pada tahun 1986. Krisis anjloknya harga minyak secara dramatis tersebut, menggeser pilihan-pilihan bagi para pemain utama. Hal ini menjadi lampu kuning bagi muculnya kebutuhan untuk memobilisasi sumber-sumber dana investasi baru dari sektor swasta, dengan membangun industri-industri ekspor dan membangun basis-basis pemasukan baru. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya krisis ini juga mengakibatkan lembaga donor internasional melakukan desakan kepada pemerintah untuk menjalankan paket deregulasi ekonomi.

Namun, deregulasi yang awalnya dimaksudkan untuk memupus praktik-praktik monopoli negara atas berbagai sumber daya ekonomi dalam rangka menumbuhkan sebuah perekonomian yang lebih berorientasi kepada pasar liberal, gagal diwujudkan. Penyebabnya, karena para penikmat deregulasi adalah kaum oligarki itu sendiri. Bukannya meliberalkan pasar, yang terjadi justru melicinkan jalan bagi pemindahan monopoli negara atas akses sumberdaya ke tangan para oligarki. Pada titik inilah, ‘penjarahan sistematis’ yang dilakukan kelompok oligarki atas berbagai akses sumberdaya produktif yang sebelumnya berada di bawah kendali negara, kian merajalela.

Lebih dari sekedar menguasai akses ke berbagai sumberdaya ekonomi, kaum oligarki (dalam bahasa Vedi R. Hadiz, kelompok ini disebut sebagai predator), juga berupaya melakukan penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik sebagai instrumen untuk menjamin langgengnya dominasi mereka. Karena itu, sejak dekade 1980-an, Golkar yang sebelumnya merukakan partai negara segera beralih sebagai kendaraan politik kaum oligarki. Mengingat partai ini kerap-kali memenangkan pemilu, tidak mengherankan kalau kaum oligarki juga memperoleh posisi di parlemen. Kondisi ini terus bertahan hingga akhirnya Indonesia terhempas badai krisis financial ditahun 1997. Segera sesudahnya, struktur bangunan ekonomi politik orde baru yang bertahan hingga tiga dekade, ikut dihempas badai. Puncaknya, pada 1998 rejim yang dipimpin oleh salah satu diktator paling kuat didunia, Soeharto, terjungkal dari kursi kekuasaannya.

Beriringan dengan peristiwa tersebut,  sejumlah analis baik dalam maupun luar negeri, mulai melontarkan gagasan  bahwa perjalanan Indonesia pasca Soeharto, akan menempuh trayek mulus untuk mencapai format politik demokratis dan ekonomi liberal. Namun, kenyataannya, meskipun struktur ekonomi-politik orde baru runtuh berkeping-keping, perubahan-perubahan yang terjadi hanyalah pada konteks, dan oleh karena itu, ia tidak mengubah basis material yang sesungguhnya. Sebab proses dominasi elite orde baru beserta kalangan oligarki, tidak saja terhadap politik dan ekonomi, tetapi juga terhadap civil society, pada dasarnya tetap berlangsung. Perbedaannya dengan masa lalu, terletak pada cara melanggengkan dominasinya. Jika pada masa lalu dominasi dilakukan dengan menggunakan instrumen otoritas sentral negara, kini dominasi itu dilakukan melalui berbagai partai politik, pemilu, parlemen, dan desentralisasi.

Bersandar pada  kajian Vedi di atas, maka pilpres (pemilihan presiden) dan pilkada (pemilihan kepala daerah) akan menjadi salah satu sasaran strategis bagi kaum oligarki kapitalis lama, yang dibesarkan Orde Baru, untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan monopoli ekonominya, dengan cara merebut jabatan puncak di eksekutif. Apalagi, dengan kebijakan yang hanya mengakui parpol sebagai satu-satunya pemegang kunci pencalonan, maka dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, akan memudahkan kaum oligarki ini untuk memonopoli kontestasi pencalonan dengan membeli tiket pada parpol. Pada akhirnya, mereka juaah yang kembali menjadi penguasa-penguasa terdepan di negeri ini. Jika ini terjadi, jalan reformasi akan semakin terjal dan berliku sehingga, mimpi untuk menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi menjadi makin jauh panggang dari api.

Karena itu, untuk menghambat laju mereka dalam membangun kerajaan predatornya, sekaligus untuk melempangkan jalan reformasi, maka pilpres dan pilkada harus membuka pintu seluas-luasnya untuk kontestasi calon, termasuk pintu bagi calon independen, agar rakyat dari berbagai latar belakang dapat berkontestasi secara fair, adil dan demokratis. Dengan demikian, terbuka peluang lahirnya ‘nakhoda-nakhoda’ di daerah yang mampu menyelami bahasa dan kebutuhan rakyatnya.

Elza Faiz adalah aktivis center for constitutional law studies, Yogyakarta.

Melampaui Sosial Demokrasi

“Reaktualisasi Sosial Demokrasi Relevansi dan Konteksnya di Indonesia Dewasa ini,” (di sini), sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Dua alasan saya: pertama, artikel itu secara terbuka menyoroti kelemahan akut yang dihadapi oleh kekuatan politik strategis dari beragam spektrum ideologinya saat ini; kedua, sebagai solusinya, penulis menawarkan Sosial Demokrasi, untuk mengatasi kelumpuhan ideologis dan politik gerakan selama ini.

Dengan mengemukakan dua hal itu, Priyono mengajak kita semua, untuk memikirkan ulang secara sungguh-sungguh proyek politik yang selama ini kita jalani. Ia menantang kita, untuk menguji kembali asumsi-asumsi dasar atau keyakinan-keyakinan kita terhadap apa yang selama ini kita imani. Jangan-jangan, kelumpuhan itu bukan hanya disebabkan oleh faktor sejarah, tapi juga akibat keengganan kita untuk mencari ide-ide baru, kerja-kerja kreatif politik yang kreatif, dengan target-target yang terukur. Sebab, sejatinya, politik bukanlah sebentuk iman, tapi sebuah dialektika aksi-refleksi dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah dan kian kompleks.

Konsekuensinya, perdebatan atau percakapan terbuka untuk merumuskan metode-metode yang baru, strategi-taktik yang baru, adalah sebuah keniscayaan. Tidak hanya di kalangan internal organisasi tetapi juga di tingkat gerakan progresif keseluruhan. Selain itu, perdebatan terbuka menjadi syarat penting karena implikasinya yang serius pada basis massa. Kita tak bisa lagi mengulang pembangunan gerakan yang minus perdebatan terbuka, atau perdebatan yang sebatas di lingkaran kecil organisasi, karena massa-lah yang paling terkena dampak buruknya. Dan ketika massa mengalami trauma politik progresif yang akut akibat kekeliruan para elite organisasi, hasilnya adalah begitu sulitnya membangun gerakan progresif berbasis massa seperti saat ini.

Tetapi, perdebatan terbuka untuk memutus lingkaran setan kelumpuhan gerakan progresif, tidak lagi dalam semangat menentukan siapa yang paling benar, yang kemudian berujung pada stigmatisasi atau pelabelan: Sosdem-lah, Trotskys-lah, Leninis-lah, Maois-lah, kulturalis-lah, posmodernis-lah, dsb. Perdebatan saat ini bertujuan untuk memperjelas posisi ideologis dan politik kita, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan-kemungkinan buat sesama gerakan progresif itu membangun persatuannya. Tujuannya adalah saling memahami posisi masing-masing, untuk selanjutnya menentukan pada titik mana kita bisa bekerjasama dan pada titik mana kita berpisah. Konsekuensinya, dalam semangat baru ini perdebatan tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang holistik, karena kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran absolut itu. Yang hendak dicapai dari perdebatan ini adalah kebenaran pada masing-masing tesis, pada masing-masing praktek politiknya.

Dalam semangat inilah, saya mau menanggapi artikel dari AE Priyono yang sangat menarik itu.

Kritik ideologis bukan politik

Ketika mempromosikan Sosial Demokrasi (Sosdem) sebagai solusi untuk memecah kelumpuhan gerakan saat ini. Priyono mengkontraskannya dengan kelompok Sosialisme Revolusioner, dengan tokoh-tokohnya seperti Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, dan Leon Trotsky. Menurut Priyono, kalangan ini bertolak dari pandangan, “transformasi menuju sosialisme akan terjadi begitu kapitalisme bangkrut akibat kontradiksi-kontradiksi internalnya sendiri. Tugas kaum Marxis karena itu adalah mengintensifkan krisis internal kapitalisme melalui pertentangan kelas dan revolusi sosial. Mereka tidak tertarik pada perjuangan demokratik, apalagi melalui demokrasi parlementer.”

Sementara kalangan Sosdem, dengan tokohnya “Eduard Bernstein menganggap bahwa perjuangan demokratik melalui mekanisme parlementer untuk merebut negara, merupakan suatu cara yang diperlukan untuk mentransformasikan kapitalisme menuju sosialisme. Pandangan Bernstein inilah yang membuat Adam Przeworski (1988) melihat gerakan sosial demokrasi sebagai “jalan parlementer menuju sosialisme.” Penekanan Bernstein adalah pada revisionisme demokratik dan sosialisme yang lebih evolusioner ketimbang revolusioner.”

Distingsi yang dikemukakan Priyono ini, menurut saya keliru. Penolakan kalangan Marxist ortodoks terhadap Bernsteinisme, sebenarnya tidak terletak pada “problem politik” tetapi pada “problem ideologinya.” Lenin, misalnya, tidak mengharamkan taktik parlementarian dalam perebutan kekuasaan negara. Bagi Lenin, soal-soal politik adalah soal strategi dan taktik, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi-kondisi obyektif. Atau ambillah slogan paling terkenal dari Rosa Luxemburg, “tidak ada sosialisme tanpa demokrasi.” Yang tidak bisa dikompromikan oleh kalangan Marxist Ortodoks (dari seluruh spektrum politiknya) terhadap Bernsteinisme, adalah problem ideologisnya, yakni watak kolaborasi kelas (buruh bermesraan dengan kapital), yang inheren dalam ideologi Sosdem ini.

Politik kolaborasi kelas, dasarnya adalah pada gagasan evolusioner Bernstein, yang mencomot teori ekonomi Marx, tapi membuang sisi perjuangan kelasnya. Seperti diketahui, Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan hancur akibat dua hal: pertama, kontradiksi internal yang secara inheren melekat pada sistem itu; dan kedua, adanya kelas pekerja yang terorganisir dan sadar politik yang terlibat dalam perjuangan kelas. Dengan membuang sisi perjuangan kelasnya, maka bagi Bernstein, tugas kelas buruh saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menanti saat ketika kapitalisme itu runtuh dengan sendirinya.

Yang dilupakan Bernstein, bahwa ketika kapitalisme berada dalam situasi krisis, tidak otomatis sistem itu akan runtuh. Selain itu, dalam keadaaan yang krisis jika gerakan rakyat pekerja tidak bisa memberikan solusi-solusi dan kepemimpinan politik yang tepat, bukan politik progresif yang menguat melainkan politik barbarisme. Inilah yang terjadi di Jerman, ketika Depresi 1930an, ketidakmampuan gerakan buruh untuk merespon krisis tersebut pada akhirnya melahirkan fasisme.

Tetapi, pasca PD II, di tengah-tengah booming ekonomi pasca perang, politik kolaborasi kelas ini menemukan momentumnya. Hasilnya, bukannya meruntuhkan kapitalisme, kalangan Sosdem malah memperkuat sistem ini dengan cara yang lain dari kelompok penganut pasar bebas. Gontok-gontokkan antara kalangan Sosdem dan Marxis Ortodoks pun semakin kencang, tidak hanya secara teoritik tapi lebih-lebih secara politik. Hampir semua rejim Sosdem, terseret pada politik luar negeri AS, dalam kontestasi Perang Dingin: menjatuhkan pemerintahan progresif di Dunia Ketiga serta menghancurkan gerakan rakyat pekerja. Di lain pihak, Stalinisme secara total menjemuruskan Marxism ke dalam kubangan lumpur yang busuk, akibat bangkai tubuh manusia yang dianggapnya sebagai musuh.

Problem lain dari distingsi Priyono adalah kecenderungannya membonsai momen-momen penting dalam sejarah gerakan revolusioner. Mungkin karena terlalu fokus pada pembedaan antara metode revolusi dan revisionis, Priyono tidak awas melihat eksperimen-eksperiman politik kalangan Marxist ortodoks yang mengambil “jalan parlemen menuju sosialisme.” Paling terkenal tentu saja adalah Chile di bawah Salvador Allende, yang bukan seorang Sosdem, atau yang terbaru adalah Hugo Chavez, yang juga bukan Sosdem. Atau, ambil contoh yang terjadi di Kuba, yang mengambilalih kekuasaan negara melalui taktik gerilya bersenjata yang dikombinasikan dengan perjuangan massa perkotaan, dalam perjalanannya kemudian menerapkan sosialisme berbasis demokrasi langsung. Atau juga Sandinista di Nicaragua, yang menang melalui perjuangan bersenjata, tapi kemudian menerapkan sistem demokrasi liberal yang dikombinasikan dengan partisipasi popular. Atau bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sangat parlementarian.

Makna baru revolusi

Dengan demikian, kita mesti memaknai kembali arti revolusi. Menghadap-hadapkan secara diametral makna revolusi dan demokrasi, sudah ketinggalan jaman. Pengertian klasik bahwa revolusi itu selalu mesti memanggul senapan dan berdarah-darah, adalah pengertiannya kaum anti politik progresif. Karena terbukti, kalangan Marxists yang mengusung slogan revolusi, tidak mengharamkan metode parlementarian. Dan sebaliknya, mereka yang mengusung jargon demokrasi tak kurang berdarah tangannya dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Dengan demikian, kita mesti meremajakan kembali arti revolusi. Karl Marx mengatakan, revolusi adalah sebuah tindakan untuk menghapuskan sistem produksi kapitalis dan menggantinya dengan sistem yang lain, yang ia sebut sosialisme. Sebuah pergerakan yang tidak bertujuan mengubah sistem produksi kapitalis, tidak memenuhi kategori Marx ini: reformis, konservatif, atau reaksioner.

Nah untuk mengubah sistem itu, ada berbagai jalan: melalui perjuangan ekstra-parlementer atau parlementer, melalui perjuangan bersenjata atau melalui pemilihan umum. Semua jalan ini adalah mungkin, dengan satu syarat utama: melibatkan partisipasi aktif massa rakyat pekerja secara luas. Karena, kembali mengutip Marx, “kemenangan kelas pekerja harus merupakan karya mereka sendiri.” Maka aksi kudeta atau aksi terorisme, yang merupakan aksi sekelompok kecil elite atau individu, tidak bisa dikategorikan sebagai politik progresif apalagi revolusioner.

Dengan definisi ini, maka politik revolusioner tidak diukur berdasarkan pada jargon atau label: aku Sosdem dan kalian Ortodoks, aku demokratis dan kalian tidak demokratis, aku ikut pemilu dan kalian anti pemilu. Ukuran politik progresif adalah: (1) tujuannya untuk mengubah sistem produksi kapitalis; dan (2) massa rakyat pekerja terlibat dalam setiap aksi politik yang menentukan masa depan mereka.

Catatan untuk AE Priyono

Coen Husain Pontoh

Arsitek Di Belakang Kemenangan Kubu Neoliberal

PADA tanggal 9 Juli lalu, capres SBY sudah menyampaikan pidato kemenangan di hadapan seluruh media massa. Padahal, seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pejabat resmi untuk urusan ini, belum juga merampungkan tugasnya; melakukan penghitungan, rekapitulasi, dan finalisasi. Tanpa merasa berdosa, SBY-Budiono lupa bahwa mereka memenangkan pemilu tanpa demokrasi sedikitpun.

Pada pemilu legislatif lalu, begitu banyak orang yang tercengang ketika Partai demokrat berhasil menaikkan perolehan suaranya tiga kali lipat atau 300%, sesuatu yang sangat sulit terjadi bila ada kompetisi politik yang demokratis. Dan sekarang ini, kemenangan SBY-Budiono, yang oleh semua lembaga survey ditaksir sekitar 60%, juga merupakan hal yang aneh, karena tidak disertai sebuah rasionalisasi ilmiah dari pemikiran politik manapun.

Baiklah, dalam artikel ini, saya mencoba mengangkat sejumlah arsitek yang bekerja di belakang layar, yang punya kontribusi besar kepada kemenangan SBY-Budiono. Mungkin, dalam beberapa hal, kelompok-kelompok inilah yang menjadi “invisible hand”nya SBY-Budiono untuk memenangkan pilpres.

Korporasi global dan Institusi Keuangan Internasional

Sejak memerintah, SBY merupakan presiden yang begitu bersahabat dengan kebijakan neoliberal. Mungkin, hal itu pula yang menyebabkan dirinya menjadi “the God Boy,” bagi perusahaan raksasa dunia dan institusi keuangan internasional. The Times of India pernah mencatat, SBY adalah presiden yang dianggap paling ramah terhadap investasi asing.

Meski belum memegang bukti “otentik,” tapi kuat dugaan bahwa mereka inilah yang menjadi kekuatan terbesar di belakang SBY, terutama dalam hal financial. Seperti diketahui, SBY-Budiono tercatat sebagai capres paling miskin, tapi tercatat memiliki dana kampanye paling besar, yaitu Rp. 20 milyar. Kita pun akhirnya mengetahui, iklan kampanye SBY tersebar dimana-mana; TV, surat kabar, billboard, hingga alat peraga yang menyesaki setiap sudut negeri ini.

Selain itu, beberapa investor asing sangat memuji rencana presiden SBY untuk membersihkan nepotisme dan kronisme. Menurut SBY, pemerintahannya yang lalu masih diwarnai konflik kepentingan di antara para anggota kabinet dan pejabat negara yang terlibat bisnis. Untuk itu, SBY berjanji jika dia terpilih kembali, dia akan menyingkirkan kelompok kepentingan itu, dan menggantikannya dengan teknokrat.

Bagi investor asing, Indonesia masih merupakan surga “terbesar” bagi pengembangbiakkan modal mereka. Selain jumlah tenaga kerja yang besar dan berupah murah, Indonesia juga punya sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan birokrasi yang penurut (baca, inlander). Tidak heran, meskipun investasi asing sempat merosot dalam beberapa tahun terakhir, tapi akan segera meningkat pada pertengahan 2009 ini, sekitar US$ 5,39 juta. Bukan itu saja, pada tahun ini juga, dua raksasa industri dunia, yakni Volkswagen AG dan British American Tobacco PLC, sudah mengumumkan rencana investasi baru di negeri ini, segera setelah Yudhoyono kembali terpilih.

Selanjutnya, pujian juga datang dari institusi keuangan dunia. Selain IMF dan Bank Dunia yang memuji-muji sikap bersahabat SBY dan administrasinya—khususnya menteri keuangan, Sri Mulyani—dalam memperlakukan pasar financial, pujian juga datang dari sejumlah perusahaan financial dan lembaga investasi, seperti Goldman Sachs. Bahkan, sehari sebelum pemilihan, Goldman Sachs telah menaikkan peringkat Indonesia dalam hal iklim investasi, sebuah sinyal persahabatan, tentunya. Selain itu, Moody investor service juga segera menaikkan peringkat Indonesia dari “stabil” menjadi “baik”.

Dan bagi pemerintah AS, kemenangan SBY dapat diilustrasikan sebagai kemenangan seorang gubernur mereka di pemilu lokal. Dalam segala aspek, politik luar negeri Indonesia di bawah Yudhoyono selalu mensupport kepentingan AS, bahkan dalam forum-forum internasional yang berhadapan dengan dunia ketiga. Tidak heran, pada april yang lalu, Hillary Clinton menyampaikan pujian kepada SBY. Menurut Hillary, pemerintahan SBY merupakan sekutu terpenting AS dalam “perang melawan terorisme”.

Lembaga Pelaksana Pemilu dan Aparatus Pemerintahan

Dalam pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadi pihak tersendera mengenai kecurangan pemilu. Pada saat itu, KPU dianggap bermasalah karena beberapa hal; tidak mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksaan pemilu yang semrawut, dan KPU yang kurang independen (netral).

Bagi sejumlah pihak, kecurangan terbesar berpangkal kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain persoalan pengabaian dan penghapusan hak politik rakyat, DPT telah menjadi dasar dari berbagai modus operandi kecurangan, seperti penggelembungan suara, manipulasi, dan sebagainya.

Dalam pilpres ini, KPU dengan “sengaja” tidak mempersiapkan DPT dengan baik. Padahal, untuk menjalankan pemutakhiran data, KPU diberi uang operasional oleh negara sebesar Rp. 3 trilyun. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya 1999 dan 2004, rumah-rumah penduduk masih ditempeli “sticker” bergambar KPU dan nomor pemilih, sementara pada pilpres ini, hal itu tidak terjadi sama sekali.

Selain dicerca soal DPT, KPU juga dinilai bersikap tidak netral (baca, independen). Beberapa hari menjelang pilpres, KPU mengeluarkan spanduk sosialisasi yang menganjurkan contreng nomer dua. Selain itu, KPU juga mengeluarkan spanduk sosialisasi yang mendukung pilpres satu putaran. Ini merupakan bukti nyata.

Selain itu, berdasarkan SMS yang beredar luas (yang katanya dikirimkan oleh George Aditjondro) bahwa tim sukses SBY-Budiono (Fox Indonesia) sudah menguasai bagian programmer dan data entry KPU.

Di pihak lain, keterlibatan apparatus negara seperti TNI, POLRI, dan BIN juga sangat nyata pada pilpres ini. Pada beberapa hari yang lalu, menjelang pilpres, polisi berkali-kali merepresi aksi-aksi anti neoliberalisme, terutama jika bertepatan dengan kampanye SBY-Budiono. Selain itu, di Balikpapan, Polisi juga membubarkan kampanye Mega-prabowo karena bertepatan dengan kedatangan SBY. Padahal, jika mengacu pada jadwal resmi, hari itu memang merupakan jadwal kampanye tim Mega-pro.

Selain itu, meskipun analis politik seringkali mengulang-ulang bahwa kemenangan SBY adalah karena politik pencitraan, maka itupun tidak bisa disebut sebagai penyebab tunggal. Menurut saya, kemenangan ini ditopang oleh sebuah teknik penguasaan territorial yang mantap, dan Partai demokrat dan PKS belum bisa melakukan hal ini. Partai demokrat tidak punya struktur mengakar hingga ke teritori dan menancap kebawah, sementara PKS baru berpusat di perkotaan. Dalam sejarah Indonesia, militer lah salah satu kekuatan politik yang mempunyai penguasaan territorial hingga ke RT dan RW. Jadi, kuat dugaan bahwa ada keterlibatan apparatus negara, khususnya TNI/Polri, dalam menyumbang kemenangan bagi kubu neoliberal, SBY-Budiono.

Lembaga Survey

Kemenangan SBY-Budiono juga tidak lepas dari kerja-keras dari berbagai lembaga survey. Seperti diketahui, lembaga survey berhasil menjaga opini publik mengenai popularitas SBY-Budiono. Caranya, lembaga survey terus menerus memasang survey mengenai popularitas kubu neolib ini “tertinggi” di banding pesaingnya.

Dalam sebuah diskusi, Dr. Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah mengatakan, pihaknya meragukan akurasi dan validitas hasil survey-survey di Indonesia. Ia mengatakan, lembaga survey di Indonesia tidak pernah melakukan “random spot check” di lapangan setelah survei dilakukan untuk memastikan apakah pengambilan data betul-betul dilakukan di lapangan. Selain itu, menurutnya, lembaga survey di Indonesia tidak pernah netral dan independen, karena “kantong” mereka bergantung dari dana para kliennya.

Sebelumnya, Lembaga Survey Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani mengaku bahwa keseluruhan surveinya mengenai elektabilitas capres-cawapres Pilpres 2009 dibiayai oleh Fox Indonesia. Sedangkan diketahui Fox Indonesia merupakan konsultan kampanye SBY-Boediono. Ini hanya satu contoh.

Sama halnya dengan pooling, yang ditayangkan pada saat debat capres dan cawapres, sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara dari SMS yang sebenarnya. Jadi, jangan pernah berharap bahwa perolehan suara melalaui SMS itu merupakan hasil SMS dari para pemirsa. Semuanya itu telah diatur, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di belakang layar. Pada sebuah email di milis KAHMI diketahui, bagaimana pihak penyelenggara pooling (Media dan provider) bisa mengontrol SMS yang masuk, dan mengarahkannya untuk memenangkan capres tertentu. Untuk diketahui, seperti dituliskan di email itu, SBY-Budiono memenangkan pooling SMS dengan membayar sebuah perusahaan content provider dan menyiapkan sedikitnya 50 modem, dimana 1 modem berisi 5 -10 juta pulsa.

Hanya sehari setelah pemilu, lembaga survey sudah melangsir sebuah hasil akhir dari sebuah pemilu, yang diperoleh dari metode penghitungan cepat (Quick count). Meskipun hasil quick count berbeda tipis dengan hasil perhitungan manual KPU, seperti pada pemilu legislatif lalu, tapi itu bukan jaminan bahwa angka-angka yang disajikan benar adanya. Sebagai misal, pada tahun 2004, ketika syarat suara partai untuk pengajuan capres adalah 7%, maka suara partai demokrat pun benar-benar berkisar 7 %. Dan sekarang ini, ketika syarat pengajuan capres adalah 20%, maka perolehan suara partai demokrat pun melebihi 20%. Dan sekarang ini, ketika kubu SBY memaksakan pilpres satu putaran, maka hasil quick count pun bertengger di sekitar 60%. Apakah ini kebetulan atau rekayasa? Hanya tuhan dan kubu SBY yang tahu.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil quick count ini; pertama, hasil quick count berupaya mengkondisikan kemenangan SBY dalam persepsi masyarakat. Jadi, misalnya, kalaupun terjadi manipulasi perolehan suara dalam penghitungan KPU, rakyat sudah punya pegangan bahwa SBY adalah pemenang, dan mereka tidak akan terbawa “provokasi” pihak oposisi atau pesaing SBY. Kedua, hasil “quick count” yang sebagian besar mengunggulkan SBY-Budiono, akan memperkecil ruang bagi munculnya gerakan protes terhadap pelaksanaan pilpres. Dengan berpegang pada hasil survey, kubu SBY-Budiono sangat mudah menggirim persepsi publik bahwa mereka yang memprotes kecurangan pemilu hanyalah barisan “sakit hati”.

Keberpihakan Media

Media memberikan kontribusi penting kepada kemenangan SBY-Budiono, bukan hanya pada detik-detik terakhir menjelang pilpres, tapi sudah berlangsung lama saat media selalu memposisikan baik pemerintahan SBY. Sebagai misal, ketika pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan kurang populer, dan mengundang gerakan protes dimana-mana, media turun tangan mengatasi persoalan dengan memanipulasi keadaan dan mendiskreditkan oposisi dan gerakan protes.

Memang, menjelang detik-detik terakhir pilpres dan beberapa hari setelah pilpres, media memperlihatkan dukungan nyata terhadap kubu neoliberal, SBY-Budiono. Pada masa kampanye lalu, beberapa TV swasta nasional menolak iklan kampanye Mega-Prabowo yang tajam mengeritik kebijakan neoliberal pemerintah berkuasa, padahal iklan ini sudah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

Pada kenyataannya, beberapa TV swasta nasional tersebut menyiarkan pidato SBY yang berisikan kampanye politik, dengan durasi yang cukup panjang. Mungkin itu beberapa pihak menyebut ini sebagai bentuk “kecolongan”, tapi kok kejadian seperti ini terjadi berulang kali.

Paska pilpres, dimana KPU belum mengumumkan sang pemenang, media secara bersahut-sahutan telah menobatkan SBY-Budiono sebagai pemenang pilpres, hanya dengan berpegang kepada hasil quick count. Selain itu, media tidak jarang melempar sinisme dan pandangan negatif terhadap protes-protes pesaing SBY mengenai kecurangan pemilu. bahkan, jika anda menyaksikan beberapa tayangan TV swasta nasional (khususnya TV one dan Metro TV), dan terkadang dengan nada mengejek, mereka menganjurkan kepada pihak yang kalah agar legowo untuk mengakui kekalahan dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Dalam beberapa kejadian terakhir ini, saya mencatat beberapa hal;

Pertama, media telah berpihak kepada kaum elit dan pebisnis besar. Dalam pro-kontra neolib, misalnya, media terlihat jelas mendiskreditkan kelompok anti-neoliberal sebagai pendukung kubu kandidat tertentu. Selain itu, media juga tidak jarang menghakimi “program-program kerakyatan” yang diajukan kandidat di luar SBY-Budiono, sebagai sekedar janji politik belaka. Padahal, seharusnya memberikan tempat kepada kandidat dan rakyat untuk memperdebatkan program tersebut, mengikat kontrak politik, hingga mengontrol janji-janji ini.

Harian Rakyat Merdeka, misalnya, pada edisi 28 juni 2008, memberitakan kampanye Mega-pro di gelora Bung karno, kemudian ditambahkan sebuah berita photo yang kurang baik, dimana Mega dan prabowo kelihatan sedikit miring ke depan (baca, terdorong ke depan) karena mobil bus direm, sepertinya. Sementara itu, pada sisi bagian bawah, terdapat berita gambar Budiono sedang meminta air putih, yang mengesankan Budiono sebagai orang sangat sederhana. Dalam hal pemberitaan pun demikian, sering sekali saya menemukan nada sinis terhadap program capres di luar SBY-Budiono, terutama program yang anti neoliberal dan program yang berbau kemandirian bangsa. Sebaliknya, mereka sering mengulas soal kesederhanaan hidup pribadi SBY dan Budiono.

Kedua, dalam beberapa hal, media aktif mendepolitisasi kehidupan politik rakyat, dengan melemparkan sinisme dan antipati terhadap hal-hal yang berbau politik. Di kolom-kolom media cetak, kita tidak akan kesulitan menemukan pujian yang berlebihan terhadap angka golput yang besar, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap para politisi dan partai politik.

Sebetulnya, beberapa faktor lain juga terindikasi menguntungkan atau memberi kontribusi kepada kemenangan SBY, seperti LSM/NGO. Dalam beberapa kasus, sebagian LSM terang-terangan mendukung SBY, khususnya LSM pemerintah seperti LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Tapi, pada sudut yang lain, beberapa LSM sebetulnya tidak menyampaikan dukungan apapun kepada SBY, tetapi memberikan keuntungan kepada pada kubu neoliberal ini pada penggunaan dan kampanye isu spesifik, khususnya korupsi dan HAM.

Dalam isu korupsi, SBY-Budiono punya komitmen kuat untuk menghabisi korupsi. Tapi, di sini, tekanan pemberantasan korupsi ala SBY bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi investasi, untuk menyenangkan investor. Sebaliknya, rakyat berharap agar pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya bisa menyelamatkan keuangan negara, sehingga dapat dipergunakan membiayai kesejahteraan rakyat. Hanya saja, dalam putaran kampanye pemilu, isu ini dapat dicolong kubu SBY-Budiono untuk mendukung kampanye pemerintahan bersihnya.

Sementara pada isu HAM, seperti yang kita perhatikan, tekanan utamanya hanya berputar-putar pada pelanggaran HAM di kurun waktu 1996-1998, tidak menyeluruh, dan kurang menyebut andil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, perspektif HAM yang diungkapkan sangat sempit, dan tidak menjangkau pada persoalan-persoalan hak ekonomi-sosial-budaya (ekosob). Akhirnya, kejadian-kejadian atau penindasan ekonomi dibawah neoliberal, seperti pembakaran 700 rumah dan penembakan petani Suluk Bongkal, penggusuran PKL dan pemukiman kumuh, serta kejahatan ekonomi lainnya, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pelanggaran HAM oleh pemerintahan neoliberal, SBY-Budiono.***


Rudi Hartono, peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola jurnal Arah Kiri, dan Berdikari Online.