Kontrol Media, Mahasiswa dan Pancasila Dibawah Kosumerisme

EKSTRAPARLEMENTERNEWS- Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli lalu, pernah menerbitkan sebuah surat elektronik milik Andi Malarangeng, sang jubir Presiden RI. Isi surat tersebut benar-benar mengejutkan. Terlihat sekali konspirasi di balik perhelatan demokrasi yang mahal itu. Pemegang kendali konstelasi politik dalam negeri tetap ada di tangan para munafikin antek kafir yang bermodal besar. Bukan rakyat, sebagaimana yang selama ini dielu-elukan dalam demokrasi.

Berikut adalah isi surat elektronik yang dikirimkan oleh Andi Malarangeng kepada Muchlis Hasyim, editor senior salah satu media cetak besar di Indonesia.


From: Muchlis Hasyim
To: mallarangeng@ yahoo.com
Sent: Saturday, July 4, 2009 8:52:49 AM
Subject: Fw: Kontrol media, mohon jadi pertimbangan

Daeng,

Saya baru terima email dari kawan kita ini. Terus terang saya agak tidak nyaman. Mungkin ini kembali menjadi pengingat Daeng. Isu kemarahan masy sulsel, DPT, dan penggadaian GBK, Din Samsudin yang semakin rame, saya khawatir bisa bergulir diluar kontrol kita. Perlu dicermati baik-baik dan diantisipasi semaksimal mungkin boss. Saya harap Daeng bisa memberikan pencerahan.

Trims

MH


From: Andi Mallarangeng
Date: Fri, 3 Jul 2009 18:59:14 -0700 (PDT)
To:
Subject: Re: Kontrol media, mohon jadi pertimbangan

Muchlis yang baik tapi sedang gundah,

Menurut saya, kita masih on the track. Isu yang menyudutkan saya di Makasar, masalah di Medan, DPT bermasalah, atau omongan ngaco PS tentang GBK  tidak akan mempengaruhi pemilih. Apa dia punya bukti kita memanipulasi media. Masyarakat kan melihat media sendiri lah yang menentukan berita mana yang pantas mereka turunkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa argumen yang bisa memperkuat keyakinan saya bahwa beragam isu ini tidak akan mempengaruhi kita.

Pertama, bangsa kita berada pada tahap puncak konsumerisme yang menyebabkan kaburnya identitas Nasional. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu tinggal jargon2 saja. Jadi orang akan memiih dari apa yang mereka lihat dan sukai dan itu jelas masalah pembawaan dan penampilan. Masyarakat konsumen tidak akan peduli dengan apa yang dibawa oleh orang tersebut. Mau kapatalis, sosialis, atau neolib sekalipun, mereka tidak akan pedulikan. Yang penting mereka puas dengan penampilan si kandidat.. Dan kandidat itu adalah SBY-Boediono. Jadi, kejadian saya di Makassar kemarin itu tidak usah dipikir terlalu berat, itu hanya sebuah eksperimen kecil saya untuk melihat apakah isu berbau SARA masih mendapat tempat di masyarakat kita? dan saya sudah mendapatkan jawabannya, memang betul terjadi sedikit riak di Makassar sana dan mungkin elektabilitas JK langsung meningkat tajam. Tetapi lihatlah pada hari pencontrengan nanti, masyarakat tetap tidak akan bergeming dari pilihan kita. Sebab bagi masyarakat konsumen, yang penting bukanlah isu, tetapi penampilan dari kandidat. Ibaratnya blackberry vs pancasila, jelas ketahuan mana yang laku dan tidak sekarang ini. Masyarakat kita mati2an berhutang kiri kanan buat beli blackberry makin lupa lah sama pancasila. Ingat bung, Obama bisa jadi presiden hanya karena konsumerisme dan kapitalisme di AS sedang runtuh sehingga penduduknya kembali ke nilai-nilai kebangsaannya yaitu "all men are created equal", makanya kulit hitam bisa jadi presiden. Kalau ndak ada keruntuhan ekonomi ndak mungkin kejadian tuh Obama boss.

Kedua, FZ cs tidak percaya bahwa politik aliran sudah mati di Indonesia. NU, Muhammadiyah apalah yang lain juga sudah tidak seperti dulu lagi. Kita kan juga liat sendiri, kyai kan UUD juga akhirnya toh, tinggal mana yang kantongnya paling dalam dan janjiny paling manis aja. Dan kita kan main cantik sekali seperti anda liat. Lalu, orang seperti ini ini juga tidak mau belajar dari sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia. Sejak negara ini berdiri, semua presiden yang naik itu karena kecelakaan sejarah. Bung Karno diangkat menjadi presiden, karena Jepang kalah dari sekutu dan terjadi vacuum of power pada masa itu. Soeharto naik juga akibat kecelakaan sejarah yaitu terjadinya peristiwa 65. Nah yang lucu, setelah itu kecelakaan sejarahnya semakin ngaco. Reformasi bergulir tahun 98, menghasilkan presiden yang buta. Presiden buta dijatuhkan, naik pula lah perempuan bisu. Kalau politik aliran memang belum mati, sudah pasti Mega atau Habibie jadi. Lagipula kalau memang ada politik aliran maka alirannya pasti jawa, laki-laki, militer dan islam. Non jawa seperti saya dan teman-teman ini kan sudah memang tempatnya jadi king maker saja, lebih enak ndak repot tapi kebagian serunya toh. Makanya SBY berbeda, dia muncul by design yang matang lewat pemilihan langsung.

Ketiga, ancaman tentang gerakan mahasiswa dan rakyat itu sudah tidak relevan lagi dengan iklim demokrasi sekarang. Hanya mimpi siang bolong yang bisa menghadirkan kekuatan mahasiswa. Bahkan tahun 98 pun banyak orang salah meletakkan sejarah itu sebagai kebangkitan mahasiswa menggulingkan Soeharto. Padahal bukan begitu. Itu memang jatuhnya Soeharto dan mahasiswa jadi alat saja, tapi memang jumlahnya besar sekali jadi secara visual kelihatan seperti sebuah fenomena gerakan mahasiswa yang digerakkan sebuah pemikiran kebangsaan. Buktinya tidak ada satu pun tokoh mahasiswa yang jadi legenda karena pemikirannya di tahun 98. Rama yang jadi tokoh terpopuler pun ternyata Cuma onggokan omong kosong saja dan sebentar lagi berangkat pula ke bui. Jadi tidak perlu khawatir mahasiswa kita ndak ada yang berkualitas pemikirannya sampai bisa menggerakkan massa jadi selalu menunggu ditungangi. Dan yang menunggangi tidak pernah pintar sehingga selalu ketahuan sehingga masyarakat tidak pernah percaya lagi sama kredibilitas demo mahasiswa jadi tenang saja boss. Kita mengontrol pikiran dan sentiment public sekarang, ndak ada yang bisa kalahkan itu. Sudahlah, rakyat tidak percaya lagi pada mahasiswa. Kita datangin mereka ke tv saja mereka sudah senang sekarang. jadi Bos, gerakan mahasiswa itu bukan lagi suatu hal yang menakutkan sekarang.

Lagipula, taruhlah media tidak lagi "bersahabat" , itu hanya segelintir.
Media itu bisnis bung, owner nya ndak mungkin ambil risiko untuk lima tahun ke depan. bisa ndak makan mereka kan. Yang penting anda kan sudah dijelaskan dan ditunjukkan. selama skenario utama tetap terjaga, Cuma hitungan hari kok dan jadilah kita berangkat ke Bermuda kan haha ingat saja, skenario ini sudah lima kali dites dan tidak pernah gagal.. Dengan persiapan sudah lebih lama dan panjang, skenario sekarang jauh lebih sempurna.Ndak usah paniklah dengan semua isu yang berkembang ini, mereka lupa musuh utama adalah waktu, bukan kita. betul kan? Kalau orang ini memang bisa berbuat sesuatu kan sudah lama dia lakukan.

Ok boss, nda usah kuatir dengan FZ cs, mereka itu cuma angin sepoi-sepoi. Tiga hari lagi dan lima tahun ke depan kita selesaikan urusan dengan mereka satu persatu.

Trims

AM

Ketiadaan Oposisi; Perspektif Rational Choice

Pertanyaan yang menarik untuk diajukan sehubungan dengan kemungkinan besar tidak hadirnya kekuatan partai politik yang memadai yang berperan sebagai oposisi di lembaga legislatif adalah mengapa fenomena yang sedemikian itu bisa terjadi?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mencoba menggunakan pandangan rational choice dalam pendekatan ekonomi politik. Pandangan ini mengatakan bahwa landasan yang melatarbelakangi pilihan-pilihan politik yang diambil para politikus adalah self interest, yakni dalam rangka memperjuangkan kepentingannya sendiri atau kelompok (partai), dan bukan kepentingan masyarakat luas.

Ada dua sudut pandang rational choice yang bisa menjelaskan mengapa oposisi di lembaga legislatif tidak hadir secara memadai atau bahkan gagal hadir. Pertama dari sisi pandangan presiden terpilih. Dari perspektif Yudhoyono sebagai presiden terpilih, legislatif tanpa oposisi bernilai penting, mengapa?

Yudhoyono sangat berkepentingan agar ia benar-benar bisa mencatatkan keberhasilan pemerintahannya dengan tinta emas sejarah pembangunan Indonesia di era reformasi dan mengakhiri periode pengabdiannya dengan khusnul khatimah. Dan itu hanya bisa terjadi jika tidak ada gangguan apa pun dari entitas politik yang ada sehingga program-program kebijakannya bisa disepakati dan didukung oleh semua entitas politik di Dewan Perwakilan Rakyat.

Di samping itu, sebagai ikon utama yang dijual oleh Partai Demokrat, kesuksesan pemerintahannya yang disepakati oleh semua entitas politik yang ada pada 2014 tentu akan berimbas pada eksistensi lebih lanjut Partai Demokrat sebagai representasi politik Yudhoyono pada pertandingan politik 2014. Sebab, walaupun tidak menjadi presiden lagi, dengan menjadikan partainya tetap terbesar pada 2014, posisi politik sebagai king maker dalam politik nasional tetap dimiliki oleh Yudhoyono.

Dan kedua dari sisi pandangan elite parpol yang ditawari masuk kabinet. Dari perspektif elit parpol, khususnya parpol besar yang mengusung kompetitor Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang lalu, kehadiran mereka sebagai bagian dari pemerintahan menjadi urgen. Mengapa? Pertama, kehadiran dalam kabinet identik dengan kemudahan untuk akses resources dan dana dalam menjalankan aktivitas politik.

Terlebih-lebih ketika elite parpol sebagiannya juga para pelaku pasar. Dalam sudut pandang yang sedemikian, negara adalah captive market yang sangat besar bagi aktivitas ekonomi. Privilese pasar dan bisnis yang besar tersebut tentulah akan diakses dengan mudah jika ikut serta langsung dalam eksekusi government spending dan kebijakan ekonomi politik lainnya.

Dan sebagian keuntungan bisnis dengan negara ini tentunya akan menjadi sumber dana dan kapital untuk menjalankan roda partai politiknya. Saya menduga faktor rent seeking ekonomi ini adalah faktor niscaya dan paling dominan dari bersemangatnya parpol-parpol besar masuk menjadi mitra koalisi.
Kedua, dengan menempatkan kader-kadernya sebagai pembantu presiden, aktivitas kedekatan parpol dengan konstituen bisa dijaga dan dipererat melalui program-program kebijakan kementerian yang "prorakyat".

Dan ini bisa dijadikan untuk bahan "serangan udara" dalam pertempuran 2014 melalui iklan-iklan yang masif tentang prestasi kader yang didudukkan dalam kabinet. Walaupun argumentasi ini dalam fakta empiris 2009 tidak terbukti, karena ternyata yang mendapat keuntungan politik dari semua program prorakyat kabinet 2004-2009 adalah SBY dan Demokrat, bukan parpol koalisinya.

Ketiga, keengganan beroposisi semakin nyata karena dihadapkan oleh fakta empiris bahwa oposisi tidak berkorelasi dengan kenaikan elektabilitas politik. Itulah yang tampak dari fenomena Megawati dan PDI Perjuangan. Kecenderungan semua parpol untuk menjadi bagian dari pemerintahan adalah realitas politik yang hadir saat ini.

Terlalu jauh kita berharap kalau parpol menjadi altruistik-idealis yang berkepentingan hadirnya mekanisme checks and balances yang sehat demi terciptanya demokrasi yang sehat pula. Terlalu jauh pula kalau kita berekspektasi akan hadir entitas oposisi yang memadai di lembaga legislatif. Menjadi oposisi memang bermanfaat bagi sistem demokrasi, tapi tidak bermanfaat bagi kepentingan parpol dan elitenya.

Walaupun demikian, peran oposisi tetap harus hadir agar demokrasi tetap dalam track yang benar, yakni demokrasi yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Walaupun kita akan sulit mendapatkan oposisi formal di DPR, fungsi oposisi tetap harus dihadirkan bukan hanya peran oposisi terhadap pemerintah, tapi juga terhadap entitas politik di legislatif. Di sinilah tugas masyarakat madani (media, mahasiswa, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan lain-lain) menjadi niscaya.

Arti penting peran oposisi masyarakat madani ini untuk, pertama, menyoroti gerak dan langkah yang diambil parpol di DPR dan kabinet untuk meniscayakan bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang diambil adalah yang paling menguntungkan bagi rakyat. Kedua, meminimalisasi perilaku self interest para elite dan parpol dalam hubungan di antara mereka sehingga tidak menjadikan lembaga-lembaga penting negara, khususnya legislatif dan eksekutif, sebagai pasar politik tempat mengeksekusi transaksi-transaksi politik mereka.

Dan ketiga, membantu memberi masukan bagi terbentuknya preferensi rakyat terhadap parpol dan elite politik, sehingga rakyat bisa memberikan reward bagi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan memberikan hukuman bagi yang abai.